Kabupaten Ngawi dalam waktu lima tahun terakhir tercatat sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur khususnya sebagai penghasil padi.
- Komitmen Kepala Baru Puskesmas Teguhan Ngawi Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
- Posyandu Alfamart di kabupaten Ngawi Disambut Antusias Ibu dan Balita
- Forum Kiai Kampung Ngawi Tolak Hak Angket
Namun kini para petani dibuat resah pasca pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melakukan impor beras satu juta ton.
Salah satunya dirasakan petani dari Desa Dawu, Kecamatan Paron, Ngawi. Seperti yang disampaikan Jumadi, kebijakan impor beras oleh pemerintah sama halnya melumpuhkan ekonomi rakyatnya sendiri. Untuk itu pemerintah harus mengkaji ulang rencana tersebut.
"Ya tidak setuju kalau pemerintah itu melakukan impor beras. Apalagi harga gabah atau padi saat ini turun seharusnya malah pemerintah membeli gabah langsung ke petani biar harga tidak anjlok," terang Jumadi, Jumat (26/3).
Lanjutnya, jika mengimpor beras sebanyak itu, akan terjadi persaingan antara beras lokal. Untuk harga padi lokal musim panen pertama 2021 saat ini Rp 3,9 ribu per kilogram. Padahal musim panen sebelumnya tembus Rp 4,7 ribu per kilogram.
Sementara kata Wahyono, petani asal Kedunggalar menegaskan, rencana pemerintah hendak mengimpor beras satu juta ton kebijakan salah kaprah. Seharusnya dalam perencanaan impor apalagi menyangkut komoditi pangan seperti beras pemerintah pusat harus koordinasi dengan kepala daerah yang wilayahnya sebagai bagian lumbung pangan seperti Ngawi.
"Soal impor beras itu langkah keliru ya. Ini maaf sudah seharusnya Pak Menteri yang membidangi soal pangan koordinasi dulu apakah sudah benar jika impor terus dampaknya ke petani padi seperti apa begitu," tandas Wahyono.
- Komitmen Kepala Baru Puskesmas Teguhan Ngawi Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
- Posyandu Alfamart di kabupaten Ngawi Disambut Antusias Ibu dan Balita
- Forum Kiai Kampung Ngawi Tolak Hak Angket
