Manuver politik Moeldoko yang dibiarkan Presiden Joko Widodo menjadi sinyal bagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk tetap waspada terhadap gerakan serupa di kemudian hari.
- Beredar Surat Undangan HUT Demokrat Kubu Moeldoko, Herzaky: Ini Sungguh Memalukan
- Di Balik Gugat ke PTUN, Moeldoko Dinilai Ingin Dapatkan Tawaran Politik Dari AHY
- Gugatan Moeldoko ke Menkumham Mendegradasi Kredibilitas Presiden Jokowi
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam, diamnya Presiden Jokowi merespons upaya kudeta Moeldoko terhadap Partai Demokrat tidak baik untuk pendidikan demokrasi.
"Jika memang tidak ada ketegasan sikap dari Istana Presiden, maka sebaiknya AHY perlu terus waspada," kata Umam dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/4).
Pendapat Dosen Universitas Paramadina ini, terkait dengan gugatan Moeldoko ke PTUN akan menunjukkan sejauh mana indepensi pengadilan menghadapai Kongres Luar Biasa (KLB) sepihak yang diinisiasi oleh mantan Panglima TNI era SBY itu.
"Apakah benar-benar bisa lepas dari intervensi dan tekanan kekuasaan atau tidak. Sementara sejarah politik di Indonesia menujukkan kecenderungan, pihak-pihak yang didukung oleh elemen pemerintah, biasanya dimenangkan pengadilan," demikian kata Umam.
Saran Umam kepada AHY, sebaiknya tidak merasa aman terlebih dahulu.
Pengamatan Umam, penolakan pengajuan hasil KLB versi Moeldoko merupakan babak awal dinamika politik di Partai berlambang mercy itu.
"Karena pengesahan SK Kemenkumham baru babak satu dari proses lanjutan sengketa politik, yang meliputi gugatan tingkat pertama (PN atau PTUN) dan langsung menuju kasasi di MA," demikian kata Umam.
Di akhir perbincangan, Umam menyarankan AHY untuk fokus melakukan kerja politik hukum.
"Dan betul-betul mengawal proses gugatan dan putusan pengadilan," demikian kata Umam.
- Sambut Kedatangan Menteri AHY di Bandara Juanda, Dokter Agung Berikan Batik Tulis Motif Burung Hong
- Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Rumah Peribadatan, Pj. Gubernur Adhy Sebut Langkah Strategis untuk Berikan Kepastian Hukum
- Lima Mafia Tanah Dibekuk, AHY Pastikan Tak Akan Ampuni Oknum
