Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun 2021 mendatang dinilai sebagai bentuk kepanikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam mengatasi utang negara.
- Pemilu Habiskan Rp16,5 Triliun, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 96,4 Triliun
- Kemenkeu Lakukan Pemblokiran Anggaran Pemerintah Rp 50,14 Triliun
- Sri Mulyani Kenang Rizal Ramli, Teringat Sepatu Warna Hijau Stabilo
Hal ini disampaikan Ekonom senior Rizal Ramli dilansir Kantor Berita RMOLJatim, Minggu (16/5).
"Indikasi bahwa SMI sudah panik karena pemerintah mengalami kesulitan likuiditas," kata Rizal.
Bukan tanpa sebab. Beragam cara sudah dilakukan menteri berpredikat terbaik dunia itu untuk meminimalisir penambahan utang negara yang sudah menggunung.
Namun beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru lebih banyak memberatkan rakyat.
"Bayar THR saja dipotong, uang haji dan wakaf diembat untuk infrastruktur, sudah paksa BI untuk cetak uang Rp 1.000 triliun dengan wajibkan BI beli surat utang di pasar primer, hingga usul naikkan pajak PPN jadi 15%," kritiknya.
"Cara-cara panik dan tidak kreatif untuk genjot penerimaan sekadar untuk bisa bayar bunga utang sebesar Rp 345 triliun," tandas Rizal Ramli.
- Pemilu Habiskan Rp16,5 Triliun, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 96,4 Triliun
- Rizal Ramli Memang Ancaman bagi Rezim Jokowi
- Kemenkeu Lakukan Pemblokiran Anggaran Pemerintah Rp 50,14 Triliun