Penjajakan untuk menjalin koalisi dengan Partai Golkar mulai dilakukan Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal diduetkan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Pemilihan Presiden 2024.
- KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden Dan Wapres RI, Gus Fawait: Kemenangan Rakyat Indonesia
- Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2024, Khofifah : Insya Allah Prabowo-Gibran Menang
- Elektabilitas Anwar Sadad Sebagai Cagub Jatim Tembus 9%, ARCI Beberkan Faktornya
Sejauh ini, belum dipastikan siapa yang akan maju sebagai calon presiden, siapa yang maju sebagai calon wakil presiden.
Namun demikian, wacana koalisi ini dipandang positif oleh kedua belah pihak. Terlebih, koalisi Demokrat-Golkar pun sudah pernah terjalin di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wapres Jusuf Kalla.
"Masa-masa gemilang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sangat mungkin diulang kembali oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Airlangga Hartarto. Kombinasi ini akan mampu mengembalikan demokrasi pada relnya," kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (6/6).
Tak hanya itu, Syahrial bahkan menilai koalisi AHY-Airlangga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.
"Koalisi Demokrat dan Golkar pada Pilpres 2024 berpeluang untuk penyelamatan ekonomi di masa depan," sambungnya.
Koalisi memang harus dilakukan partai-partai politik untuk mengusung calon di Pilpres 2024. Sebab, syarat mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden minimal memiliki 115 kursi DPR.
Nah, jika berkoalisi, dipastikan gabungan Golkar dan Demokrat mampu melampaui ambang batas tersebut. Karena Golkar memiliki 85 kursi, Demokrat 54 kursi. Artinya, koalisi Golkar-Demokrat menghasilkan 139 kursi.
- DPP Golkar Perintahkan Hariwur Maju Sebagai Calon Bupati Madiun
- KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden Dan Wapres RI, Gus Fawait: Kemenangan Rakyat Indonesia
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
