DPRD kota Kediri, Senin, (21/06/2021) menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama pimpinan DPRD dengan Wali Kota terkait dengan raperda pertanggungjawaban pelaksanaaan APBD kota Kediri tahun anggaran 2020.
Delapan fraksi di DPRD Kota Kediri yakni fraksi PDI Perjuangan, PAN, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, Karya Nurani dan Keadilan Pembangunan dalam rapat paripurna itu menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaaan APBD kota Kediri tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Kediri.
"Semua fraksi bisa menerima dan menyetujui raperda pertanggungjawaban pelaksanaaan APBD kota Kediri tahun anggaran 2020, " Kata Wakil Ketua DPRD kota Kediri, Dra Firdaus Kepada Kantor Berita RMOL Jatim, Senin (21/6)
Nota keuangan rancangan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 sendiri telah disampaikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar pada Senin, (14/06/2021) lalu.
Melalui pendapat akhir, masing-masing fraksi juga menyampaikan saran mereka untuk pembangunan di kota Kediri mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, masalah sosial dan infrastruktur.
Di sektor ekonomi, diharapkan penataan pasar Mrican bisa segera dilakukan dan juga kedepan, UMKM kota Kediri bisa masuk ke Bandara baru. Tidak hanya itu kedepan, dengan potensi yang dimiliki kota Kediri pendapatan asli daerah bisa ditingkatkan.
"Pajak Hotel restoran parkir hiburan capaiannya melebihi target yang direncanakan. Padahal pada masa pandemi semua sektor usaha mengalami kelesuan karena pembatasan. Pertanyaannya, Berapa besar potensi pendapatan kita yang sebenarnya? Ini yang harus didalami bersama. Fraksi Demokrat sangat yakin potensi kota Kediri sangat jauh diatas capaian pendapatan tiap tahun," Kata Perwakilan Fraksi Demokrat DPRD kota Kediri Ashari.
"Dengan optimalisasi pajak dan retribusi, serta manajemen aset kami yakin potensi pendapatan akan naik berlipat ganda. Lewat forum penting ini, fraksi Demokrat meminta proyeksi pendapatan asli daerah kota Kediri tahun 2022 ditingkatkan menjadi tiga kali lipat dari 2020, " sambung Ashari.
Fraksi Demokrat juga menekankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan untuk bisa segera direalisasikan.
Sementara dari sektor pendidikan, Pemerintah kota Kediri didorong untuk bisa menambah jumlah sekolah menengah pertama. Sedangkan di sektor sosial, diharapkan masyarakat yang tidak masuk DTKS, tetap bisa mendapatkan bantuan sosial.
