Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) mengajukan rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing di DPRD setempat. Mereka menyoal janji ketika Pilkada Bupati-Wabup Banyuwangi 2020 yang tak kunjung dipenuhi.
- Kasus DBD di Banyuwangi Meningkat Signifikan, 4 Pasien Meninggal Dunia
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
- Pelayanan Publik Banyuwangi Meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Kala itu, para kepala desa anggota Askab dijanjikan oleh Abdullah Azwar Anas saat menjabat Bupati Banyuwangi di GOR Tawangalun. Tentunya, apabila pasangan Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dengan Sugirah memenangi kontestasi tersebut, akan diberi motor dinas N-Max dan pavingisasi 1.000 meter yang dananya bersumber APBD kabupaten
Rombongan perwakilan Kades itu diterima Wakil Ketua DPRD, Ali Mahrus dan Michael Edy Hariyanto di ruang rapat khusus sekretariat dewan.
"(Janji) Itu zamannya Bupati Anas, disampaikan terbuka di GOR di hadapan para kades. Waktu itu musim Pilbup (Banyuwangi 2020, red)," ujar Ketua Askab, Anton Sujarwo, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (5/7).
Padahal, desa-desa yang tergabung dalam Askab, lanjutnya, juga telah menganggarkan sebesar Rp 25 juta guna pembiayaan tukang dan pasir untuk hibah pavingisasi yang sumbernya dari Alokasi Dana Desa (ADD).
Namun, hingga pertengahan tahun ini, janji dari suami Bupati Ipuk, Abdullah Azwar Anas, tak kunjung terealisasi. Bila janji itu menguap besar kemungkinan anggaran Rp 25 juta yang bersumber dari ADD akan menjadi SILPA di semua desa.
"Kemarin sudah kita tanyakan ke Pemkab tapi belum ada kejelasan. Makanya kami minta kejelasan juga ke DPR terkait hibah pavingisasi tersebut," cetusnya.
Sedangkan, untuk motor dinas, Ketua Askab mengaku, bila kendaraan dinas para Kades banyak yang kurang prima kondisinya. Oleh karenanya mereka meminta agar dapat dialokasikan pada PAK APBD tahun ini.
"Kita ini menyesuaikan, untuk motor dinas memang urgen, karena kendaraan kepala desa banyak yang sudah tidak layak karena sudah lama. Karena itu juga bagian dari mobilitas kita untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan mensukseskan program pemerintah daerah," paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ali Mahrus mengungkapkan, akan menampung, meneruskan dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi para Kades. Karena hal itu adalah bagian dari janji politik.
Juga sudah disampaikan, kepada perwakilan Kades bila proyeksi anggaran 2021 tidak ada yang menyebut untuk pengadaan motor dinas berupa N-Max untuk para kepala desa. Termasuk hibah pavingisasi 1.000 meter tiap desa.
"Jadi intinya tetap, karena itu bagian dari aspirasi dan tugas DPR itu mendengarkan, mencatat kemudian menyuarakan. Kalau ini bagian penting yang harus kita suarakan dan itu berbasis kebutuhan dan nanti akan kita tanyakan baik secara formal maupun non-formal. Formalnya nanti di perubahan anggaran 2021," tukasnya.
- Kasus DBD di Banyuwangi Meningkat Signifikan, 4 Pasien Meninggal Dunia
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
- Pelayanan Publik Banyuwangi Meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
