Peristiwa kudeta militer yang terjadi di Guinea menjadi perhatian dunia internasional, termasuk pemerintah China.
- Efek Buruknya Kinerja Ganjar, Elektabilitas Prabowo Terus Meroket
- Ingatkan Pemerintah, Ini 5 Tuntutan Guru Besar dan Mahasiswa Unej Jelang Pemilu 2024
- Dana Hibah Museum SBY-Ani Dibatalkan, Demokrat: Terima Kasih Niat Baiknya
Selain menentang pengambilalihan kekuasaan, Beijing dalam pernyataan resmi yang disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin juga menyerukan agar Presiden Alpha Conde segera dibebaskan.
"Pihak China sejauh ini memantau situasi dengan cermat dan telah mencatat sikap Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS)," kata Wang, seperti dikutip dari CGTN.
“Kami berharap semua pihak dapat tetap tenang dan menahan diri. Untuk kepentingan negara dan rakyatnya, selesaikan masalah melalui dialog dan konsultasi, serta menjaga perdamaian dan stabilitas negara,” katanya.
Kerusuhan pecah di ibu kota Conakry pada Minggu pagi, dengan laporan tembakan senjata berat dan tentara bersenjata berat berkeliaran di daerah dekat istana presiden dan gedung-gedung pemerintah lainnya.
Pada akhir hari, junta mengklaim telah menangkap presiden, membubarkan pemerintah, menutup perbatasan dan mengumumkan jam malam nasional yang tidak ditentukan.
Pemilihan presiden terakhir negara itu, yang diadakan pada Oktober tahun lalu, dikelilingi dengan banyak kontroversi. Pemimpin lama mereka, Conde, telah mengubah konstitusi negara itu sebelum pemilihan, membiarkan dirinya mencalonkan diri untuk ketiga kalinya dan memicu protes keras oposisi.
Guinea, negara di Afrika Barat, kaya akan sumber daya alam. Namun, bertahun-tahun negara itu mengalami kerusuhan akibat dari salah urus negara, menjadikannya salah satu negara termiskin di dunia. 
- Krisis Ekonomi di China Mirip dengan Krisis AS 2008
- China Gunakan TikTok untuk Kacaukan Pemilu Taiwan
- TikTok Sayangkan Indonesia Larang S-commerce
