Fraksi PKS DPR RI menyampaikan evaluasi akhir tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sampai saat ini PKS masih menjadi partai yang konsisten berada di jalur oposisi.
- PKS Pertimbangkan Muhaimin Dan Khofifah Untuk Diusung di Pilgub Jatim 2024
- Partai Golkar Kota Probolinggo Gelar Pertemuan Tertutup Dengan PKS
- PKS Jatim Bidik Kemenangan 60 Persen di Pilkada Serentak
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, evaluasi akhir tahun pemerintahan Jokowi adalah bentuk cinta dan sayang PKS pada bangsa dan negara Indonesia.
"Kami ingin memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat, mendengarkan suara rakyat, dan menjamin sistem demokrasi berjalan baik dan tidak dirusak praktik oligarki dan sentralisasi kekuasaan," kata Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/12).
Ia menjelaskan, kedudukan PKS konsisten oposisi yang kritis dan konstruktif. Hal ini dilihat dari sejumlah RUU yang diusulkan pemerintah dan berpotensi merugikan rakyat mendapat kritik tajam dan penolakan dari PKS. UU tersebut antara lain, Perppu 1/2020, UU HPP, UU HKPD, UU Minerba, dan RUU IKN.
"Jika baik kita apresiasi dan dukung, jika salah kita koreksi. Jumlah anggota PKS hanya 50 dari 575 anggota DPR tapi kami tak goyah membela rakyat," tegas Jazuli.
Jazuli menegaskan, Fraksi PKS harus menjadi garda terdepan membela membela kepentingan umat, rakyat, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Kami ingin memastikan demokrasi semakin kuat dan berkualitas. Sebaliknya, tidak terseret pada pusaran oligarki dan sentralisasi yang set back terhadap capaian reformasi," pungkasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
Fraksi PKS sendiri telah menggelar acara Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Selasa kemarin (28/12). Dalam acara tersebut, hadir di antaranya Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi; Ketua PP Muhammadiyah/Waketum MUI, Anwar Abbas; dan Ekonom Faisal Basri.
Dalam acara tersebut, Anwar Abbas menyoroti soal ketimpangan sosial ekonomi. Ia mengatakan, solusi atas permasalahan tersebut adalah kebijakan afirmasi dari negara untuk melahirkan lebih banyak lagi wirausaha atau pebisnis dari kalangan rakyat.
"Pemerintah dapat bekerja sama dengan rakyat untuk melahirkan lebih banyak pengusaha dengan memberikan pelajaran tentang kewirausahaan dan tetap berlandaskan nilai Pancasila dan UUD 1945," jelas Anwar Abbas.
- PKS Pertimbangkan Muhaimin Dan Khofifah Untuk Diusung di Pilgub Jatim 2024
- Partai Golkar Kota Probolinggo Gelar Pertemuan Tertutup Dengan PKS
- PKS Jatim Bidik Kemenangan 60 Persen di Pilkada Serentak
