Presiden Joko Widodo diingatkan untuk mempertimbangkan secara matang terkait rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang ditargetkan bisa selesai sebagian pada 2024.
- Agar PKS Ngawi Mudah Diterima Masyarakat, Para Kader Diharapkan Melek Digital
- Harga Avtur Melambung, BPKN Ingatkan Maskapai Penerbangan Tak Tabrak UU Perlindungan Konsumen
- Tekan Laju Penyebaran Covid-19 Saat Perpanjangan PPKM Level 4, Walikota Kediri Gencar Lakukan Testing dan Tracing
Hal itu diingatkan langsung oleh inisiator petisi "Dukung Suara Rakyat: Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota" Prof Azyumardi Azra yang juga merupakan mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.
"Kalau ini (proyek IKN) berlanjut ya mungkin itu tadi, paling penyesalan. Kan gak mungkin ya melakukan tindakan hukum kepada mantan presiden dalam pembangunan," ujar Prof Azyumardi seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL dalam video yang diunggah di akun YouTube Hersubeno Point, Minggu (6/2).
Karena kata Prof Azyumardi, proyek yang lebih kecil dari IKN seperti Hambalang saja mangkrak, tidak bisa menuntut presidennya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat itu.
"Jadi oleh karena itu lah maka kemudian presiden harus mempertimbangkan betul-betul matang-matang, ini dalam waktu dua tahunan bisa selesai gak, kalau gak selesai, gak ada jaminan presiden yang akan datang melanjutkan," kata Azyumardi.
Sehingga kata Azyumardi, hal tersebut harus dipertimbangkan sendiri oleh Presiden Jokowi. Karena, dampak dari proyek pemindahan IKN ke Kaltim sangat jelas.
"Dampaknya itu dampak keuangannya jelas. Kalau misalnya dalam dua tahun itu dikebut membangunnya, mungkin menghabiskan dana ratusan triliun katakanlah, itu kan mubazir," kata Azyumardi.
Padahal kata Azyumardi, anggaran untuk tahun 2022 hingga 2024 nanti bisa dimanfaatkan untuk mitigasi korban Covid-19.
"Banyak yang bangkrut, usaha-usaha kecil pada bangkrut, toko-toko pada bangkrut, banyak pengangguran dan sebagainya yang gak bisa terselesaikan hanya dengan memberikan bantuan sosial. Bansos itu gak memadai sama sekali untuk memitigasi dampak negatif dari Covid-19," jelas Azyumardi.
Apalagi, sumber dana untuk proyek IKN kata Azyumardi, masih tidak jelas asal usulnya. Karena, para menterinya Jokowi saling lempar terkait asal usul anggaran proyek pembangunan IKN.
- AHY: Kekuatan Utama Pembangunan IKN Ada di Investasi
- Antisipasi Over Capacity, Penghuni IKN Tak Lebih dari Dua Juta Jiwa
- Terungkap Alasan Ibu Kota Pindah ke IKN
