Penundaan Pemilu 2024 satu hingga dua tahun dianggap sebaai usulan yang tidak bertanggung jawab.
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
Sebab, usulan itu akan merusak tatanan demokrasi karena harus melakukan amandemen terhadap konstitusi atau UUD 1945.
"Saya sampaikan bahwa usul tersebut sesungguhnya tidak bertanggung jawab," tegas Ketua DPP Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi kepada wartawan, Sabtu (26/2).
Taufiq mengaku tidak habis pikir hanya karena ingin memperpanjang setahun atau dua tahun masa kepresidenan, lantas konstitusi ingin diobrak-abrik.
Menurutnya, itu sungguh tidak setara dibandingkan antara tujuan pragmatis yang hendak dicapai para politisi tersebut dengan kerusakan konstitusi.
Taufiq menilai, usulan yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan diamini Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan itu juga tidak konsisten dengan UU Pemilu yang telah ditetapkan.
"Jadi, usul-usul perpanjangan tersebut selain bertabrakan dengan konstitusi dan tidak konsisten dengan UU Pemilu, juga akan menghancurkan konsolidasi demokrasi kita," tutupnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
