Keinginan sejumlah pihak untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditolak anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, Freddy Purnomo.
- Usulan Bawaslu Pilkada Ditunda Menambah Beban Partai Politik Lebih Besar
- Jadwal Pemilu Diamanatkan Konstitusi, Puan Maharani: Agar Tidak Terjadi Kekosongan Kekuasaan
- Demokrat Apresiasi Pertemuan Surya Paloh-Prabowo, Parlemen Harus Kuat Lawan Upaya Penundaan Pemilu
Politisi yang juga pakar hukum pemerintahan ini, menuding, penundaan Pemilu akan menjadi pelajaran buruk etika demokrasi dan pendidikan politik di Indonesia.
"Penudaan pemilu, saya tidak setuju," tegas Freddy Poernomo, Jumat (4/3).
Freddy yang juga politisi senior di Golkar Jawa Timur menegaskan, ucapkan Ketua Umum Partai saya Partai Golkar, itu sekedar sikap pribadi.
"Di Partai Golkar punya mekanisme dalam kebijakan nasional," tegas Freedy.
Dirinya memegang teguh mekanisme yang berlaku di partai politik tinggalan orde baru tersebut.
Maraknya penolakan dari kalangan mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat menunjukkan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 memunculkan kontraversi. Jika terus didorong, mantan Kepala Staf Resimen Mahasiswa (Menwa) Jawa Timur ini mengaku akan berpotensi terganggunya proses demokrasi.
Sebagai aktivis partai politik, kata Freddy pihaknya bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Kalaupun itu di ucapkan oleh Ketua Umum Partai saya Partai Golkar, itu sekedar sikap pribadi, di Golkar punya mekanisme dalam kebijakan nasional," tegas Freddy mengulang.
Freddy juga menyebutkan, satu sisi Presiden menghimbau untuk menghormati Konstitusi terkait IKN. Satu sisi elite parpol, malah memberi pembelajaran yang berbeda terkait Pemilu, secara konstitusi sudah disepakati Pebruari 2024.
"Jangan seperti dagang sapi terkait Konstitusi yang sudah ditetapkan," tegas Freddy.
Alumni Doktor politik pemerintahan FH Unair ini menyebutkan, wacana penundaan Pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden mengemuka. Wacana ini muncul sebagian partai politik pendukung, dan melontarkan ide penundaan
Pemilu hingga 2027. Beberapa ketua partai besar juga menyampaikan pendapatnya, cenderung pro seperti, PKB, Golkar dan PAN. Maupun kontra seperti PDIP dan NasDem. Elit partai lain kemudian diberitakan menolak, antara lain Gerindra dan Demokrat.
Freddy menyebutkan, penundaan pemilu ditengarai akan menimbulkan kekacauan dalam demokrasi di tanah air.
"Kita tidak memiliki dasar yang kuat, dan alasan penundaan," tegas Freddy.
- DPP Golkar Perintahkan Hariwur Maju Sebagai Calon Bupati Madiun
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Golkar Siapkan Kandidat Calon Walikota Madiun di Pilkada 2024
