Ketua DPR RI Puan Maharani diharapkan konsisten menjalankan peran sebagai pengawas dan pengawal konstitusi. Mereka harus terus tegas dalam melawan wacana tunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo yang dikampanyekan para “begal politik”.
- Pilpres 2024 Kemungkinan Dua Putaran, Paslon 1 dan 3 Berpeluang Koalisi
- Puan Maharani Buka Rapat Paripurna ke-10, Ini yang Dibahas
- Kritikan Ganjar ke Pemerintahan Jokowi bukan Instruksi PDIP
Begitu kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/3).
DPR, katanya, mesti menginisiasi melakukan pengawalan dan pengamanan bilamana kelompok yang ingin menunda pemilu juga akan bermaksud 'membegal' anggaran pemilu.
“Sebab, mungkin saja mereka memiliki tujuan agar KPU tidak memiliki anggaran pelaksanaan pemilu tepat waktu pada bulan Februari 2024 nanti,” ujarnya.
Satyo mengaku menyayangkan para elite politik dan pimpinan pemerintah, yang justru memberikan contoh buruk dalam menjalankan ketatanegaraan. Di mana mereka dengan sengaja dan sadar melakukan kampanye negatif terhadap agenda politik nasional.
"Bahkan ada yang mengklaim punya data ratusan juta rakyat yang katanya gak mau pemilu tahun 2024. Semoga Ketua DPR dapat menjalankan peran sebagai pengawas dan pengawal konstitusi," katanya.
Satyo berharap, Puan Maharani dan DPD RI tetap solid dan terus konsisten menjalankan konstitusi serta mengawal kerja KPU agar dapat bekerja sesuai tupoksinya dan jadwal yang sudah ditetapkan sebagaimana amanat UU. 
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
