Kasak kusuk tentang pemerintah dan DPR menginginkan adanya penundaan Pemilu 2024 sudah mulai terasa sejak 2021 lalu. Sementara dukungan dari DPR juga kian masif, lantaran ada perpanjangan gratis tanpa perlu pemilu jika wacana ini terwujud.
- Didik J Rachbini: Diskursus Pemilu 2024 Hanya Bicara Calon Presiden, Program Tidak Ada
- APBN Terus Bermasalah, Ekonom: Beban Rakyat dan Presiden Karena Warisan Utang Makin Besar
Demikian dikatakan Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J. Rachbini saat memberi sambutan dalam diskusi bertema “Wacana Tunda Pemilu : Manipulasi Big Data?” yang digelar Senin (21/3).
“Tahun ini ternyata kasak kusuk itu terbukti dengan munculnya usulan penundaan Pemilu 2024 yang dimobilisasi aktif justru oleh lingkaran terdekat presiden,” tegasnya.
Dengan kata lain, Didik menilai Jokowi tidak mungkin tidak tahu tentang isu ini dan mobilisasi perencanaannya yang tertata dengan baik. Apalagi, Bawaslu tercatat pernah diajak rapat tentang penunaan pemilu tetapi menolak hadir.
Mobilisasi penundaan pemilu dan 3 periode turut diklaim mendapat dukungan dari big data oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Katanya, ada sebanyak 110 juta netizen yang cenderung menyatakan usulan tersebut.
“Sesuatu yang dibantah oleh banyak inteletual dan pegiat atau ahli media sosial,” ujarnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Didik turut mewanti-wanti bahwa kini ada indikasi pasukan buzzer akan menjadi organik. Ketika organik, maka pasukan ini akan dilekatkan dengan instansi-instansi.
“Hal itu akan digunakan untuk menggoalkan wacana 3 periode dan akan menjadikannya powerfull dan menindas,” sambungnya.
Beruntung, respons publik dalam menentang wacana penundaan Pemilu 2024 terbilang keras. Terlebih, sambungnya, setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut menolak rencana tersebut.
Turut hadir dalam acara ini, dosen UIN Malang yang juga Associate Researher LP3ES Syahril Siddiq, Founder Drone Emprit Ismal Fahmi, dan Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto. 
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
ikuti update rmoljatim di google news
