Bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng seharusnya tidak perlu dikeluarkan jika pemerintah mampu mengatasi mafia minyak goreng.
- Jelang Idul Fitri 2023, Pemkot Probolinggo Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng Aman
- Produsen Dilarang Merangkap Jadi Distributor dan Pengecer Minyakita
- Komisaris PT Wilmar Nabati Membantah Diuntungkan dari Kebijakan Ekspor Minyak
Sebab bila BLT sebesar Rp 300 ribu selama tiga bulan ke depan, maka itu artinya pemerintah telah kalah dari mafia minyak goreng.
"Pemerintah sudah kalah dengan mafia minyak goreng. Sungguh ironis, ini belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka,” tegas pengamat politik Jamiluddin Ritonga lewat keterangannya, Senin (4/4).
Pemberian BLT kepada masyarakat juga bukan solusi mengatasi persoalan mahalnya minyak goreng.
"Pemerintah harus membenahi sistem perdagangan minyak goreng yang terbebas dari mafia. Hanya dengan begitu persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dapat diatasi,” tutupnya.
Pemerintah juga harus mengungkap penyebab langka dan mahalnya minyak goreng serta menangkap pihak-pihak yang terlibat.
"Hanya dengan cara itu, pemerintah dapat memulihkan wibawanya. Pemerintah harus menunjukkan mampu mengendalikan semua pemain minyak goreng yang mengabaikan kepentingan nasional,” tutupnya dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
