Sejumlah kiai pesantren angkat suara usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming dalam daftar pencarian orang (DPO).
- Jokowi kepada Muslimat NU: Terima Kasih Setia Menjaga NKRI, Merawat Pancasila!
- Anggota DPR RI Komisi VII Ratna Juwita Inspirasi Bagi Generasi Muda dan Perempuan Nahdliyin
- Soal Restoran Berfasilitas Klub Malam Tak Kantongi Izin, Ini Respon Pj Wali Kota Malang
Mereka mendesak PBNU segera memcat mantan Bupati Tanah Bumbu itu dari jabatan Bendum PBNU.
Mereka tergabung dalam gerakan masyarakat penjaga akal sehat (Gemas PAS). Gerakan ini dibentuk untuk mendesak PBNU cepat mengambil sikap. Tujuannya, untuk menjaga marwah NU sebagai organisasi yang mendukung pemberantasan korupsi.
Beberapa kiai yang tergabung di dalamnya Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon KH Imam Jazuli, KH Aguk Irawan dan KH Maman Imanulhaq.
Imam Jazuli secara tegas meminta Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf memecat Mardani Maming dari kepengurusan PBNU.
Alasan Kiai Jazuli mengusulkan, karena apabila Mardani Maming tetap jadi pengurus PBNU, maka citra yang menyebut orang NU membela tersangka koruptor akan melekat.
Di sisi lain, kata Kiai Jazuli jika Mardani Maming tidak dibela dan masuk penjara, pun membentuk bahwa pernah ada pengurus PBNU yang terjerat korupsi, itu juga akan melekat.
"Pemecatan Mardani Maming adalah pilihan yang terbaik di antara perkara-perkara buruk. Lebih baik NU dicitrakan pernah dihuni oleh seorang tersangka koruptor, dari pada NU dicitrakan membela tersangka koruptor," demikian pernyataan Kiai Jazuli, Rabu (27/7).
Sementara itu, Kiai Aguk Irawan berpendapat, negara-negara yang beradab dan maju, akan menjunjung tinggi kepatuhan pada hukum yang berlaku di negaranya. Artinya, bagi orang yang menjunjung kepatuhan hukum tidak akan mangkir dari proses hukum, termasuk KPK.
Bagi Aguk, nilai kepatuhan hukum di negara maju penting dicontoh oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama dalam kasus Mardani Maming.
Sementara itu, KH Maman Imanulhaq juga mengkritik keras terkait jabatan Bendum PBNU yang melekat pada Maming yang kini menjadi buronan kPK.
Ia mengaku heran, mengapa PBNU masih mempertahankan Maming menjabat sebagai Bendum PBNU.
Dalam pandangan KH Maman, sikap PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya seolah membela Maming. Ia mengaku khawatir akan menjadi gejolak besar yang menimpa NU.
Di sisi lain, PDI Perjuangan sebagai tempat proses politik Maming justru menegaskan tidak akan mengintervensi terhadap proses hukum yang digelar KPK.
Pendapat Maman, PBNU telat mengambil sikap. Meski demikian, kondisi akan lebih baik ketimbang menunggu Maming harus dijebloskan di penjara.
"Terlalu besar harga yang dibayar untuk mempertahankan seorang Maming di PBNU, yang pada akhirnya merusak reputasi NU sebagai ormas terdepan pendukung NKRI," pungkas Kiai Maman. 
- Tak Hanya Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi Bakal Merapat di PKB dan Parpol Lain
- Jelang Pilkada 2024, Ketua DPD NasDem Gresik Diganti
- Kenali Gejala Tertular Flu Singapura, Dinkes Surabaya Imbau Masyarakat Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat
