Hasil kajian Pemprov Jatim disebutkan bahwa PT Jatim Graha Utama (JGU) harus melepas anak usahnya, yakni PT Puspa Agro, karena terus merugi.
- Wajar Habib Rizieq Minta Bebas Murni, Jokowi Juga 'Bebas Murni' Saat Kerumunan Maumere
- Kapolri: Fahmi Alamsyah Sehari-hari Bersama Ferdy Sambo
- Jokowi: Kalau Masih Ada Mafia Tanah, Gebuk!
Karena itu, DPRD Jatim meminta agar BUMD milik Pemprov itu segera diubah menjadi perusahaan pangan, untuk menampung komoditas pertanian dan peternakan, yang dihasilkan oleh Jatim.
Anggota DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, kajian dari Pemprov Jatim itu sudah diterima komisinya sejak sebulan lalu. Salah satu alasannya, karena PT Puspa Agro terus merugi, sehingga harus merumuskan strategi bsinis baru, agar semakin sehat.
“Hasilnya kajian biro perekonomian memang harus Spin Off. Artinya semua ini sudah menguara di satu muara. Tinggal proses hukumnya, pertama merubah Perdanya jadi ada dasar hukumnya,” kata anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim itu.
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo itu menandaskan, pembentukan BUMD pangan di Jatim harus secepatnya dilakukan. Pasalnya, ancaman krisis pangan sudah di depan mata, sehinga Jatim harus meningkatkan produktifitas pertanian.
“Sudah sewajarnya dan sudah waktunya puspa agro spin off lepas dari induknya yaitu JGU. Waktu hearing Komisi C minta kajian ke biro perekonomian (Pemprov Jatim). Namun ternyata sekarang ada tiga poin presiden menyampaikan kewaspadaan krisis pangan,” tambahnya lagi.
Dikatakan dia, pembentukan BUMD pangan sebenarnya sudah sesuai dengan program kerja gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yakni Jatim Agro. Program tersebut untuk memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, kehutanan, perkebunan yang diharapkan dapat menyejahterakan para petani dan nelayan di Jatim.
“Gubernur Khofifah meminta dibentuknya BUMD pangan dimana sesuai visi misi saat mengutarakan janji kampanyenya,” jelasnya.
Karena itu, politisi Partai Golkar itu mendesak agar Pemprov Jatim segera mengusulkan Raperda untuk mendorong perubahan Puspa Agro, menjadi BUMD pangan. Agar, penyertaan modal dan fisibility study segera bisa dirumuskan.
“Harus ada penyertaan modal sebagai start awal BUMD yang baru lepas ini modalnya harus diambilkan dari APBD. Tetapi sebelum terjadi kita belum proses penganggaran karena tunggu statis hukumnya dulu. Hukum selesai proses penganggaran, modelnya bisnisnya seperti apa,” tambahnya.
"Modal awalnya berapa, proyeksi keuntungan berapa. Dari ini apa yang disampaikan presiden betul bahwa kita harus waspada krisis pangan. Karena inflasi karena inflasi disebabkan bahan pangan. Ini harus diantisipasi," pungkasnya.
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
- Rini Indriyani, Sosok Kartini Hebat di Balik Kesuksesan Wali Kota Eri Cahyadi
