Saat ini tokoh antikorupsi cukup diganderungi bagi masyarakat untuk maju sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu terlihat dari dukungan masyarakat terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.
- Disoal, Penyaluran Bantuan BPDPKS Kental Bermuatan Nepotisme
- Apkasindo akan Awasi Akalan-akalan Pabrik Sawit
- Larangan Ekspor CPO Dianggap Merugikan Petani Sawit
Di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Perkumpulan Petani Sawit mendeklarasikan dukungan terhadap Firli untuk maju menjadi presiden.
Firli dianggap sebagai tokoh yang tepat karena merepresentasikan semangat perlawanan rakyat terhadap korupsi.
"Kami ingin Pak Firli jadi presiden untuk habisi korupsi, karena sudah parah ini korupsi. Di saat rakyat sedang susah, harga petani anjlok, tega-teganya ada pejabat korupsi," kata Ketua Perkumpulan Petani Sawit Atoillah, di Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Senin (10/10).
Menurutnya, kepemimpinan Firli sangat dibutuhkan Indonesia ke depan. Di samping tegas dan berani, purnawirawan polisi bintang tiga itu juga dinilai jelas pemihakannya terhadap rakyat kecil.
"Koruptor bantuan rakyat, bantuan subsidi pupuk, benih, ditangkap. Beliau cocok buat ratyat, pasang badan," tegas Atoillah.
Pandangan senada disampaikan Wardi Abdilah. Dengan tegas, ia menyatakan Firli harus jadi presiden untuk memimpin perang total terhadap korupsi.
Dalam hematnya, pemberantasan korupsi tak bisa lagi dilakukan oleh satu lembaga seperti KPK. Ini karena praktik korupsi sudah terjadi di hampir seluruh level pemerintahan dan kamar kekuasaan.
Korupsi, tegasnya, hanya bisa dibasmi jika presiden selaku kepala negara dan pemerintahan memimpin langsung pemberantasan korupsi.
"Harus presiden langsung. Kalau presidennya tak mau perangi korupsi mana bisa, kami di bawah ini yang jadi korban terus," pungkasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.[R}
- Firli Bahuri Prihatin KPK Kalah Praperadilan Dua Kali
- Ditinggal Firli, Dipimpin Nawawi, Kini KPK Hilang Taji
- Berkas Kasus Firli Berulang Kali Dikembalikan Lantaran Tak Cukup Bukti, Pakar Sebut Harusnya Dihentikan Perkaranya
