Pengakuan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin bahwa Ketua KPK Firli Bahuri datang ke Papua atas perintah Presiden Joko Widodo dikritik oleh aktivis kemanusiaan Natalius Pigai.
- Gus Muhdlor Melawan KPK, Resmi Ajukan Praperadilan
- Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin Ditolak MK
- KPK Periksa Kebenaran Gus Muhdlor Sakit Tak Hadir Pemeriksaan
Pigai mengatakan, kedatangan Firli Bahuri dan tim KPK ke Papua tidak mungkin atas perintah Jokowi. Sebab, kebijakan pimpinan lembaga antirasuah itu bersifat kolektif.
Tujuannya, kata Pigai, untuk penerapan aspek formil secara asimetris sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas memberantas korupsi.
"Itu (datang ke Papua (kebijakan pimpinan PK secara kolektid untuk penerapan aspek fomril secara asimetris sebagai salah satu kebijakan progresif," demikian kata Pigai melalui laman Twitter pribadinya.
Dalam pandangan Pigai, apa yang dilakukan KPK datang ke Papua dengan dipimpin Firli Bahuri, membuktikan KPK telah bekerja humanis, profesional dan independen.
Mantan komisioner Komnas HAM ini menganalisa, sikap humanis dan independen itu yang selama ini kerap diabaikan.
"Humanis, profesional tetapi juga ndependin. Apresiasi karena hal itu yang diabaikan selama ini," pungkas Pigai. 
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
- Rini Indriyani, Sosok Kartini Hebat di Balik Kesuksesan Wali Kota Eri Cahyadi
