Meski sudah hampir dua bulan lalu, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) lima ASN pemungut restribusi masuk wisata Sarangan, Kabupaten Magetan, masih jadi perbincangan. Pasalnya kelima ASN yang terkena OTT dikabarkan tidak disanksi.
- Tangkap Tangan di Sidoarjo Terkait Pemotongan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
- 10 Orang Terjaring Tangkap Tangan di Sidoarjo
- KPK OTT 11 Orang di Labuhanbatu, Ada Pejabat Pemkab dan Anggota DPRD
"OTT Sarangan benar terjadi. Saya pastikan pelaksana OTT bukan dari Polda Jatim, seperti tersebar. Sudah saya tanyakan ke Polda Jatim," kata Jonet, pekerja sosial yang kerap mengadvokasi warga pasar di Magetan kepada Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (22/2).
Jonet mengatakan bukti keterangan adanya OTT itu semua tertutup, bahkan untuk mencari keterangan kepada warga setempat tidak mudah, semua bungkam. Maklum warga desa takut jadi masalah kalau memberikan keterangan.
"Biasa, sulit mendapat keterangan masalah OTT itu, maklum warga pedesaan, kalau berani omong diintimidasi atau diiming-imingi seperti yang terdengar pada tokoh warga setempat. Katanya rumah tokoh itu didatangi beberapa orang, akhirnya sekarang bungkam kalau ditanya OTT," katanya.
Kebenaran adanya kasus OTT itu semakin kuat setelah ada seorang petugas Aparat Penegak Hukum (APH) warga Kecamatan Plaosan, Magetan membenarkan kejadian itu sesuai yang didengar dari warga Sarangan pasca OTT itu.
"Saya dengar sehari setelah OTT, tapi kelanjutanya bagaimana saya tidak mengikuti lagi. Tapi kelihatanya kelima yang tertangkap semua ASN, dan sekarang ini kata warga Sarangan kelima ASN itu masih tetap masuk kantor," kata seorang APH kepada Kantor Berita RMOLJatim sambil berpesan untuk tidak menyebutkan identitasnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Magetan Joko Trihono membantah ada ASN staf di Disparbud yang bertugas di portal masuk kawasan wisata Sarangan di Dusun Mandoran, Kelurahan Sarangan, Plaosan, Kabupaten Magetan terkena OTT petugas gabungan.
"Sebetulnya bukan OTT, karena setiap liburan Natal, Tahun Baru, serta Hari Raya Idul Fitri kami selalu bekerja sama dengan pihak terkait guna menjaga keamanan, ketertiban saat pelaksanaan Libur Nataru," kata Joko Trihono.
Ia mengatakan selama ini Disparbud bisa memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan. Bahkan selalu setor PAD melebihi target yang dibebankan.
"Kalau ditanya apa ada kebocoran, nyatanya Disparbud bisa memenuhi target PAD 2023 sebesar Rp 19.260.000.000. Bahkan bisa setor melebihi target 105,67 persen atau Rp 20.038.905.000. Kalau kebocoran secara detail, kami belum tahu karena pendapatan PAD bisa melampaui target," pungkasnya seraya mengatakan target Disparbud untuk tahun 2024 ini sebesar Rp 21 milkar lebih. 
- Obyek Wisata Sarangan Belum Ada Fasilitas Keselamatan dan Kenyamanan Wisatawan
- Pelayanan Publik di Kantor Desa dan Kecamatan di Magetan Sangat Buruk
- Sewakan Kamar Mesum di Bulan Puasa, Ibu Rumah Tangga di Magetan Ditangkap Polisi
