Langkah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang akan mengecek data tagihan listrik 1.000 orang yang tagihan biaya perawatannya paling membebani keuangan BPJS Kesehatan dianggap tidak tepat, termasuk kecurigaan bahwa orang kaya membebani BPJS Kesehatan.
- Wamenkes RI Nilai Pelayanan Posyandu Prima di Surabaya Mudahkan Masyarakat
- Soal Vaksin Halal, Menkes Kelabui Umat Islam
- Menkes Didesak Cantumkan Semua Vaksin Halal Dalam Program Booster
Komunikolog politik dan hukum, Tamil Selvan, Menkes seolah main kucing-kucingan. Pasalnya, lanjut Tamil, BPJS memang diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kecurigaan Menkes bahwa orang kaya membebani BPJS Kesehatan dengan biaya pengobatan tinggi adalah ngawur.
“Emang kenapa kalau orang kaya pakai BPJS? aturan mana yang melarang?" Kata Tamil dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/11).
Padahal menurut Tamil, pemerintah justru memerintahkan seluruh masyarakat agar membuat BPJS, bahkan sampai menggunakan narasi yang tidak ada BPJS tidak bisa melakukan administrasi pemerintahan lainnya.
“Namun sekarang malah mengkambing-hitamkan masyarakat, seolah masyarakat yang mengunakan BPJS telah merugikan negara. Kalau sistem keuangan di BPJS ambudarul, itu manajemennya yang bobrok, menteri jangan nyalah-nyalahin rakyat dong,” sindir Tamil.
Ia menambahkan, bahwa hingga jalannya pemerintahan Joko Widodo menjelang habis justru semakin memperburuk citranya di masyarakat lantaran kebijakannya tidak pro rakyat.
“Ini Pemerintahan Jokowi makin menuju sore, kok bukan makin mencetak citra baik, justru saya lihat terus melimpahkan kesalahannya ke rakyat. Janganlah rakyat dibegitukan,” demikian Tamil.
- Warga KTP Surabaya Gunakan BPJS Tak Aktif, Dinkes: Sejak Maret 2023 Pindah Domisili ke Madura
- Mulai 1 Maret 2024, Kepesertaan BPJS Bakal Jadi Syarat Bikin SKCK di Enam Polda, Ini Daftarnya
- Bayang Defisit BPJS Kesehatan di Panggung Debat Capres
