Gugatan soal penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah yang diajukan oleh cucu Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, Gustika Fardani Jusuf, tidak bisa dipandang sebelah mata apalagi dianggap enteng.
- Setelah Prabowo Tolak Penundaan Pemilu, PKS Ajak Fokus Persiapkan Pemilu 2024 Berkualitas
- Gus Ipul-Adiwibowo, Pasangan Segudang Pengalaman
- GM FKPPI Jatim Larang Keras Anggotanya Gunakan Atribut Organisasi untuk Politik Praktis
"Saya kira jangan dianggap enteng gugatan cucu proklamator," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam melansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/12).
Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, pemerintah mesti hati-hati dalam menghadapi gugatan tersebut.
Pasalnya, kata dia, jika gugatan dikabulkan, maka akan semakin mengungkap tabir kepentingan di balik pengangkatan Pj Gubernur oleh Pemerintah.
"Kalau mau objektif, pengangkatan Pj Gubernur merupakan kebijakan yang tidak berlandaskan pada hukum yang kuat," katanya.
"Karena selain bertentangan dengan semangat reformasi, juga telah melanggar pola pemilihan yang selama ini sudah kita anut," demikian Saiful.
- KPU Ngawi Kerepotan Soal Pembiayaan Pilbup dan Pilgub 2024
- DPR Dukung Aturan Wajib Sertifikat Sekolah Mengemudi bagi Pemohon SIM
- LBH Muhammadiyah Sebut Luhut Belum Pernah Dimintai Keterangan, Kasus Fatia-Haris Terkesan Dipaksakan
