Koalisi Kawal Indonesia Lestari DPD Cirebon Raya ancam akan mencabut paksa Alat Peraga Kampanye (APK) yang merusak lingkungan hidup maupun kelestarian alam. Salah satunya memasang APK di pohon.
- Proses Pengesahan, Menko Perekonomian Sampaikan Naskah UU Ciptaker Ke Presiden Jokowi
- Bengkak Utang Kereta Cepat Jokowi Bukti Program Infrastruktur dan Transportasi Pemerintah Grasa-grusu
- Gelar Konsolidasi di Banyumas, Sahabat Ganjar: Tahun ini Kta Mulai Berbenah
Ketua Kawali DPD Cirebon Raya, Wahyudi menjelaskan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 pasal 31 ayat (2) h, disebutkan bahwa ada beberapa larangan terkait dengan pemasang APK. Dalam peraturan tersebut melarang pemasangan atribut kampanye di pohon dan taman.
"Di peraturan PKPU No 23 Tahun 2018 jelas bahwa APK tidak dibenarkan dipasang di pohon maupun tiang listrik. Selain menganggu keindahan tata kota. Memasang di pohon dapat merusak lingkungan hidup," ucapnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (15/1).
Menurut pria yang akrab disapa Yudi ini, tim kampanye biasanya nekat memasang APK di pohon dengan berbagai alasan. Seperti ketidaktersediaan tempat penyanggah tiang untuk memasang APK, kemudian mencari alternatif seperti pohon atau tiang listrik.
"Ini yang harus ditegaskan oleh Bawaslu atau KPU di daerah, seperti Cirebon, jangan sampai sebuah kegiatan memasang APK menjadi perusakan bagi lingkungan dan alam," tegasnya.
Menurut Yudi, bila nanti mendapati ada pemasangan APK oleh tim sukses kampanye di pohon maupun ditanam, langsung saja melaporkannya ke Bawaslu dan Satpol PP. Bila, belum diturunkan juga maka akan mengambil inisiatif menurunkan APK sendiri.
"Kawali akan langsung melakukan pencopotan paksa terhadap atribut yang masih melanggar. Hal itu dilakukan, jika Bawaslu dan Satpol PP belum melakukan pencopotan. Karena, kami sebelumnya sudah memperingati calon legislatif atau partai politik. Kami akan tegas jika terkait lingkungan hidup," paparnya.
Jika sebuah pohon, lanjut Yudi, dipaku atau diikat menggunakan kawat besi, itu akan menyakiti pohon tersebut. Terlebih, pemasangan APK dilakukan dalam jangka waktu lama.
"Paku dan kawat besi akan menimbulkan karat, yang dapat menyakiti tanaman dan APK yang dipasang di pohon telah mengurangi estetika dan fungsi dari tanaman tersebut. Akhirnya, sampah APK dapat menimbulkan sampah visual. Saya yakin masyarakat juga terganggu," ujarnya.
Yudi berharap, masyarakat ikut berperan aktif, melaporkan ke KPU, Bawaslu atau Kawali kalau mendapati ada pemasangan APK yang berada di pohon atau tanaman.
"Peran aktif masyarakat sangat diperlukan, bisa membantu kelestarian alam di Pemilu 2024. Laporkan ke kami, KPU atau Bawaslu," pungkasnya.
- Prabowo Temui Gus Yusuf, Ada yang Serius?
- Pasca Gugatan Ditolak PN Kota Madiun, DPRD Kota Madiun akan Segera PAW 2 Anggotanya
- Demo Kades Minta Perpanjangan Masa Jabatan 9 Tahun, Pengamat: Presiden Saja 5 Tahun
