Presiden Joko Widodo mendorong DPR RI untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah dan sedang dalam pembahasan di DPR RI.
- Jokowi Belum Pasti Hadiri Kampanye Akbar Prabowo-Gibran di GBK
- Hasto Sebut Kader PDIP Siap Mundur dari Kabinet Jokowi Hanya Ditahan Megawati Demi Stabilitas
- Soal Presiden Memihak dan Kampanye, Jokowi: Menteri Juga Boleh
"RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif pemerintah dan terus kita dorong agar segera diselesaikan oleh DPR," kata Presiden Jokowi di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/4).
RUU tersebut, kata presiden, diharapkan bisa menjadi payung hukum yang lebih jelas dalam penindakan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal perampasan aset koruptor.
RUU Perampasan Aset nantinya akan memuat berbagai hal, salah satunya aturan wajib bagi korporasi untuk melaporkan kepemilikan aset kepada pemerintah. Dikatakan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, RUU tersebut bisa mencegah korporasi melakukan pencucian uang.
"Itu diatur dalam RUU Perampasan Aset. Jadi semacam suatu pencegahan, jadi korporasi memberitahukan bahwa dia mempunyai aset berapa segala macam, supaya tidak dijadikan sebagai tempat pencucian uang," kata Edward Omar belum lama ini. 
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
- Rini Indriyani, Sosok Kartini Hebat di Balik Kesuksesan Wali Kota Eri Cahyadi
