Sikap Presiden Joko Widodo yang mendesak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dikebut agar dapat segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat dukungan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
- Surpres Masuk 4 Mei 2023, Mahfud MD Minta RUU Perampasan Aset Diprioritaskan
- Pembahasan RUU Perampasan Aset Diprediksi Bakal Panjang dan Alot
- DPR Belum Bahas Surpres RUU Perampasan Aset Karena Masih Fokus Bahas APBN 2024
Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, RUU ini sangat penting karena mampu menjawab persoalan tidak maksimalnya pengembalian aset hasil kejahatan, terutama korupsi.
"RUU ini super prioritas karena sudah masuk Prolegnas 2023," kata Mardani melansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/4).
Mardani melanjutkan, jika RUU Perampasan Aset tidak segera disahkan, maka sulit menaruh harapan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.
"Mendukung UU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya sistematis pemberantasan korupsi," tandas Mardani.
Jokowi seusai meresmikan Hunian Milenial untuk Indonesia di Depok, Kamis (13/4), mengaku akan segera mengirim surat presiden (surpres) terkait RUU Perampasan Aset ke DPR bila pembahasan di internal pemerintah sudah rampung.
- Surpres Masuk 4 Mei 2023, Mahfud MD Minta RUU Perampasan Aset Diprioritaskan
- Pembahasan RUU Perampasan Aset Diprediksi Bakal Panjang dan Alot
- DPR Belum Bahas Surpres RUU Perampasan Aset Karena Masih Fokus Bahas APBN 2024
