Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto bakal menambah kuota PTSL jika Pemkab Sidoarjo dapat memberikan keringanan biaya BPHTB Nol persen.
- Dilantik Jokowi Jadi Menteri ATR/BPN, Qodari: Modal Karir Politik AHY
- Menteri ATR/BPN Serahkan Ratusan Sertifikat Wakaf dan Aset Pemkab Kediri
- Menunggu Gebrakan Menteri ATR/BPN, Saatnya Menampilkan Kerja Geospasial
Dengan tidak ada penarikan biaya BPHTB tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
"Program PTSL ini sudah mengungkit perekonomian masyarakat. Dari 2017-2022 ini kalau saya lihat di dasboardnya pusdatin di Kementerian ATR/BPN itu ada Rp.5.218 triliun uang itu beredar di masyarakat hasil dari hak tanggungan," kata Menteri ATR/BPN Sidoarjo Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto saat membuka ratusan Sertifikat barang milik daerah di Pendidikan Delta Wibawa pada Jumat (5/5).
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor berjanji akan segera mempelajari regulasi yang ada. Sebab, selama ini aturan yang ada di perda potongan BPHTB maksimal diberikan sebesar 50 persen.
“Prinsipnya kami siap menerima tantangan dari Pak Menteri, nol persen biaya BPHTB bagi penerima PTSL. Walau di perda disebut bahwa pengurangan itu maksimal 50 persen kami akan pelajari regulasinya, dasar legalnya,” jelas Gus Muhdlor.
Tahun 2023 ini Kabupaten Sidoarjo menerima kuota program PTSL sebanyak 25.517 sertifikat. Jumlah terebut bakal ditambah Menteri ATR/BPN jika Sidoarjo bisa memberikan keringanan dengan nol persen biaya BPHTB bagi penerima program PTSL.
“Sekali lagi ini menjadi tantangan bagi kami untuk memastikan sebelum beliau kembali lagi ke Sidoarjo untuk peresmian penyerahan sertifikat rumah warga korban lapindo di Renojoyo Porong, kami sudah harus menuntaskan secara legal dan sesuai regulasi bahwa BPHTB terkait PTSL ini bisa nol persen,” ungkapnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyerahkan secara simbolis sejumlah sertifikat BMD (Barang Milik Daerah), BMN (Barang Milik Negara), sertifikat wakaf dan sertifikat tempat ibadah gereja dan hindu dharma.
Total sertifikat yang diserahkan 299 sertifikat. Yang paling banyak adalah sertifikat BMD yakni 261 sertifikat dan wakaf ada 28 sertifikat (NU dan perkumpulan lainnya).
“Baru saja kita menyerahkan sertifikat baik sertifikat BMD, BMN maupun PLN, termasuk sertifikat tempat ibadah dan wakaf. Untuk program pensertifikatan tanah wakaf akan kita teruskan sampai dengan akhir 2024 ini harus selesai semuanya,” pungkasnya.[ful] 
- KPK Ultimatum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Hadir 3 Mei
- Gus Muhdlor Melawan KPK, Resmi Ajukan Praperadilan
- KPK Periksa Kebenaran Gus Muhdlor Sakit Tak Hadir Pemeriksaan
