Anggota DPR RI mendapat kritikan publik karena meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota dewan yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
- Berikut Besaran Biaya Haji 1445 H
- Jemaah Sudah Bisa Mencicil Pelunasan Biaya Haji 2024
- Pelunasan Biaya Haji Khusus Dimulai 12-15 Desember 2023
Kabar itu diluruskan panggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid. Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta maskapai plat merah itu untuk mengalokasikan sejumlah tempat duduk untuk para legislator.
"Persoalan jatah kursi bisnis, kami tidak pernah minta," kata Abdul Wachid dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/6).
Abdul Wahid menjelaskan bahwa ia mendapat amanat dari partainya untuk melaksanakan fungsi pengawasan ibadah haji tahun ini.
"Kalau saya dapat tugas dari Partai sebagai pengawasan, betul," jelas Wachid.
Ia menjelaskan, pihaknya tidak secara terperinci mengurusi urusan soal fasilitas maupun akomodasi perjalanan ibadah haji. Sebab, penyediaan fasilitas bagi jemaah haji menjadi tanggungjawab pihak agen perjalanan.
"Persoalan pesawat hotel dan kemah di Arofah, komisi 8 menyerahkan kepada pihak travel yang ditunjuk oleh Sekjen DPR," pungkasnya.
- Hak Angket DPR: Drama Politik atau Upaya Nyata Memperbaiki Demokrasi?
- Berikut Besaran Biaya Haji 1445 H
- Kejagung Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPR Terendah
