Koalisi Pilpres Masih Cair Karena Golkar dan PAN Belum Menentukan Arah

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga/RMOL
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga/RMOL

Peluang koalisi berubah masih terbuka hingga batas akhir pendaftaran pasangan capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 


Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, hal itu terjadi karena Golkar dan PAN hingga saat ini belum menentukan arah koalisinya. Dua partai ini belum jelas akan tetap membentuk koalisi sendiri atau bergabung ke koalisi yang sudah ada.

"Golkar dan PAN pada dasarnya dapat membentuk koalisi untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Sebab dua partai ini dapat memenuhi PT 20 persen," demikian pendapat Jamiluddin melansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/7).

Meski demikian, jelas Jamiluddin, dua partai ini mengalami kendala dalam memilih capres. Sebab kader dua partai ini elektabilitasnya jauh dibawah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. 

Dua partai ini bila berkoalisi tampaknya tidak pede mengusung kadernya menjadi capres.

Karena itu, Golkar dan PAN tampaknya lebih pede menyodorkan kadernya menjadi cawapres ke PDIP atau KKIR. Namun, sambutan dari PDIP dan KKIR tampaknya masih dingin.

"Karena itu, koalisi yang kemungkinan masih berubah hanya PDIP dan KKIR. Golkar dan PAN akan berlabuh ke PDIP atau KKIR bila kadernya menjadi cawapres," jelas Jamiluddin.

Pendapat Jamiluddin, tentu tidak mudah karena untuk menjadi cawapres Ganjar akan berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri. Apalagi PPP juga sudah menyodorkan Sandiaga Uno untuk mendampingi Ganjar. Artinya, semakin menyulitkan Golkar dan PAN menyodorkan kadernya ke PDIP.

Bukan hanya itu, hal yang sama juga akan terjadi ke KKIR. Golkar dan PAN akan menghadapi Muhaimin Iskandar bila ingin menjadi cawapres di KKIR. Muhaimin yang juga menginginkan cawapres tentu akan menutup rapat posisi itu.

"Ia tampaknya tidak akan merelakan posisi cawapres kepada Golkar atau PAN," pungkasnya

Sementara KPP tampaknya akan tetap diisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sebab, Golkar dan PAN tampaknya tidak punya nyali bergabung ke KPP. Sebab dua partai ini  masih berlindung pada Joko Widodo.