Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengawal Puspom TNI mengusut tuntas aliran dana komando (Dako) pada perkara dugaan suap Kepala Basarnas RI periode 2021-2023, Marsekal Madya Henri Alfiandi (HA) dkk.
- Kepala Basarnas dan Anak Buahnya Akui Terima Uang Suap Lelang Proyek
- Dalami Kasus Korupsi Kabasarnas, Puspom TNI Periksa Saksi dan Sita Dokumen
- Puspom TNI Harus Usut Tuntas "Dana Komando" Kasus Suap Kabasarnas
"Sejak awal KPK telah melakukan penyelidikan, tentu tidak bisa Puspom TNI berjalan sendiri, perlu bantuan KPK untuk mengawal penegakan hukum di tubuh TNI," kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/8).
Menurutnya, jika TNI benar-benar ingin berbenah, maka harus melibatkan KPK. Mengingat, dengan pengalaman, sumber daya manusia (SDM), dan peralatan yang canggih, KPK bisa memberi andil besar dalam pengungkapan aliran Dako Kabasarnas.
"KPK memiliki pengalaman dalam berbagai kasus pengungkapan korupsi harus dilibatkan, sehingga bisa diketahui aliran dana yang sesungguhnya, kepada siapa saja," katanya.
Dengan pengawalan KPK, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta itu, kepercayaan publik akan kembali terbangun. Sehingga publik tidak lagi meragukan penanganan kasus Kabasarnas oleh Puspom TNI.
"Saya kira ini harus jadi perhatian TNI, jangan sampai kecolongan, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat justru tidak tersentuh. Harus ada sinergitas antara KPK dan TNI dalam mengungkap kasus korupsi ini," pungkas Saiful.
Seperti diberitakan, Rabu (26/7), KPK resmi mengumumkan lima tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023, usai kegiatan tangkap tangan dengan meringkus 11 orang di Jakarta dan Bekasi, Selasa (25/7).
Kelima tersangka adalah Henri Alfiandi (HA, Kepala Basarnas RI periode 2021-2023), Afri Budi Cahyanto (ABC, Koorsmin Kabasarnas RI), Mulsunadi Gunawan (MG, Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati/MGCS), Marilya (MR, Dirut PT Intertekno Grafika Sejati/IGS), dan Roni Aidil (RA, Dirut PT Kindah Abadi Utama/KAU).
KPK telah menahan tiga tersangka, Marilya Roni Aidil, dan Mulsunadi. Sedangkan untuk dua tersangka lain, yakni Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto, selaku penerima suap, sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Puspom Mabes TNI pada Senin (31/7).
Dalam perkara itu, Henri Alfiandi melalui orang kepercayaannya, Afri Budi Cahyanto, diduga menerima suap dengan istilah Dako senilai Rp88,3 miliar dari sejumlah proyek di Basarnas RI sejak 2021-2023.
Khusus pengadaan 2023, Henri diduga menerima suap sebesar Rp5.099.700.000, merupakan fee 10 persen dari tiga proyek pengadaan, yakni peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar, Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp17,4 miliar, dan ROV untuk KN SAR Ganesha (multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar.
- KPK Limpahkan Berkas Eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suami Hasan Aminudin ke Lapas Porong
- Hari Ini Digelar Sidang Praperadilan Bupati Sidoarjo Melawan KPK
- Tari Solah Kampung Pesilat Madiun Pecahkan Rekor MURI Dunia di Hardiknas 2024
