Jelang perhelatan Pemilu dan Pilkada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat ikut memelototi APBN dan APBD di daerah masing-masing yang kerap membengkak, sebagai modus yang sudah lazim.
- BTN Perkuat Integritas Keluarga Karyawan Dengan Menggandeng KPK
- KPK Ultimatum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Hadir 3 Mei
- KPK Ancam Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengingatkan, selama ini masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) di berbagai tempat, kerap tak berani lapor ada kecurangan atau korupsi yang dilakukan para pejabat di tempat kerja masing-masing.
"Ini tantangan buat kita semua, apalagi kalau petahana atau anggota DPRD atau DPR RI ingin mencalonkan lagi, tentu butuh dana," kata Alex, seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/8).
Untuk itu pihaknya mengajak wartawan dan masyarakat luas menyoroti anggaran di APBD, terutama terkait dana hibah.
"Umumnya jelang Pilkada, jelang Pemilu seperti tahun depan, ada peningkatan dana hibah. Ini titik rawan. Karena apa, masyarakat cenderung mau menerima berapapun uang yang diberikan, sementara mereka diminta menandatangani kwitansi yang nilainya mungkin lebih besar," urai Alex.
Sebab itu Alex berharap masyarakat mampu membangun integritas budaya agar lebih peduli terhadap daerah masing-masing, dengan turut mengawasi anggaran yang dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah.
"Sekali lagi, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, peran serta masyarakat, untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu yang bersih, bebas dari korupsi," pungkasnya.
- Bangkitkan Nasionalisme Santri, Pesantren di Tuban Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan
- Satu Lagi Mantan Pejabat Jember Ikut Bersaing Rebut Rekom Bacabup di PDIP
- Terpidana Dominggus Ditangkap di Kos-kosan di Bekasi Usai 9 Tahun Buron
