Warga Kota Malang Keluhkan Bantuan Dana Pokir Tak Sesuai

  Satu set alat musik hadrah (alat kesenian banjari) yang diserahkan ke Warga Kelurahan Dinoyo/Ist
Satu set alat musik hadrah (alat kesenian banjari) yang diserahkan ke Warga Kelurahan Dinoyo/Ist

Warga Kota Malang, mengeluhkan bantuan Dana Pokok Pikiran (Pokir) berupa empat set alat musik hadrah (alat kesenian banjari) dari salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Malang berinisial JS tak sesuai.


Demikian dikatakan Atfiah El Zam Zami yang merupakan Ketua RW 04, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Rabu ( 18/10).

"Pada waktu itu kita dijanjikan dapat Dana Pokir berupa empat set alat kesenian banjari. Namun hingga Bulan Oktober 2023 ini hanya satu set alat kesenian banjari yang kita terima," ungkapnya saat dihubungi melalui telepon selulernya. 

Kemudian ia menerangkan, bahwa pengajuan alat kesenian banjari dari Dana Pokir itu sudah dilakukan pada tahun 2022 melalui aspirasi masyarakat dinoyo. Namun baru terealisasi tahun 2023 ini. 

"Pengajuannya melalui usulan tahun lalu. Kalau waktunya seingat saya setelah Musrenbang. Waktu itu masyarakat kan mengajukan. Dan Pak Jose tanya usulan apa? Kami jawab kalau bisa alat banjari pak. Kemudian dijawab ok. Kami minta empat, untuk TPA (Taman Pendidikan Anak), PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Karang Taruna, dan RA (Raudhatul athfal)," beber perempuan tersebut. 

Namun, Atfiah merasa aneh ketika proses BAST (Berita Acara Serah Terima) pada Bulan Juli 2023 dilakukan. Pasalnya dalam surat tersebut tertera ada 4 alat set banjari, namun barangnya tidak ada. 

"Bahkan saat BAST (Berita Acara Serah Terima) tertulis ada 4 alat kesenian berupa banjari. Namun, saat menandatangani BASTnya, barangnya belum diserahkan atau barangnya belum ada. Lalu kami tanyakan ke pihak kelurahan, dan dijawab katanya sambil menunggu Pak Jose akan menyerahkan secara langsung," Jelasnya

"Kemudian ada kesempatan Pak Jose datanglah kelurahan, tapi yang diserahkan hanya satu set alat bajari, dengan rincian sembilan item. Kami pun bertanya, yang tiga kemana? Katanya Pak Jose tak bawa dulu, nanti tak serahkan sendiri. Tapi sampai sekarang belum diserahkan," ungkapnya saat dihubungi melalui telepone selulernya," lanjut Atfiah.

Tak sampai disitu, ia pun terus berusaha menghubungi anggota Dewan dari PSI berinisal JS tersebut. Namun hanya sesekali merespon. 

"Setiap bulan kami tanyakan, komunikasi melalui aplikasi WhatsApp namun tidak dijawab. Terakhir jawabanya jangan khawatir nanti tak serahkan. Bahkan di Bulan Agustus 2023 kemarin, kami sampaikan apabila diserahkan pada acara 17 Agustusan momen yang tepat, karena warga berkumpul pada tanggal 20 Agustus. Maksud kami agar masyarakat tahu. Akan tetapi pada Tanggal 20 Agustus itu malah tidak hadir. Barang samapai saat ini pun belum diserahkan," paparnya. 

"Masalahnya, ini tanggung jawab kepada masyarakat bagaiamana. Saya ditanya masyarakat kok belum datang," imbuhnya. 

Dengan adanya peristiwa tersebut Atfiah pada 16 Oktober kemarin telah berkirim surat terhadap Ketua DPP PSI. 

"Terpaksa kami kirim surat, karena wa kami tidak pernah dibalas. Harapannya, melalui surat tersebut kami difasilitasi, agar segera diserahkan. Karena saya bertanggung jawab atas masyarakat saya," pungkasnya. 

Sementara itu, Edwin Daniel Seputra selaku Lurah Dinoyo membenarkan mengenai adanya bantuan Dana Pokir berupa empat set alat kesenian banjari dari anggota DPRD Kota Malang dari PSI. Namun ia juga menjelaskan semua bantuan tersebut tidak ada masalah dan sudah terselesaikan. 

"Jadi, dari data kami memang mendapat pokir dari anggota DPRD berupa alat albanjari empat set kalau tidak salah. Dan sebenarnya itu sudah saya serahkan ke yang berhak menerima yaitu kepada RW dan ada Berita Acra Serah terimanya, sudah selesai semua. Dari kami Isnha Allah clear," tandasnya. 

Namun, ketika disinggung mengenai BAST tertulis empat, namun yang diserahkan hanya satu kepada RW, ia hanya menyampaikan salah persepsi saja. 

"Kan waktu itu juga kami fasilitasi, untuk menghadirkan anggota dewan yang mengusulkan Dana Pokir supaya bisa menyaksikan. Setelah kita pertemukan dua orang itu ya sudah. Silahkan mau difoto, lalu diapain kek terserah. Kemudian mereka berdua yang bawa keluar. Kalau keluar kantor kan saya tidak mengikuti lagi. Kami juga sibuk pelayanan. Itu aja sich," jelasnya. 

Selanjutnya, awak media berusaha mengkonfirmasi anggota DPRD berinisial JS dari PSI melalui teleponnya tidak aktif.  Bahkan dikirim pesan melalui aplikasi WhatsApp belum ada jawaban hingga berita ini akan dikirim ke meja redaksi. 

Sekedar informasi, Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk diperjuangkan dalam pembahasan  Rancangan APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).