Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024.
- Pencuri Motor Asal Surabaya Dibekuk Polisi di Arosbaya Bangkalan
- Kasus Pencurian Patung Bunda Maria di Gereja Kamal Bangkalan Berakhir Damai
- APMMJ Dorong Pertumbuhan dan Inovasi Pelaku Usaha IKM Bangkalan
Penandatanganan berlangsung di Pendopo Agung Bangkalan, Jumat (10/11/2023). Hadir sejumlah Pimpinan OPD, jajaran komisioner KPU dan Bawaslu Bangkalan.
Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin mengatakan pada Pilkada sebelumnya mengajukan permohonan dana sebesar Rp93 Miliar. Namun, setelah melalui diskusi dengan Bakesbangpol, Inspektorat, dan BPKAD, anggaran tersebut mengalami penurunan menjadi Rp83 Miliar, dan akhirnya disepakati menjadi Rp73 Miliar.
Dalam NPHD itu tercatat alokasi dana sebesar Rp53 Miliar untuk KPU, Rp 21,6 miliar untuk Bawaslu dan keamanan.
"Meskipun kondisi keuangan Bangkalan saat ini mengalami pemangkasan anggaran dialihkan ke sektor-sektor lain, namun Bangkalan tetap mampu memberikan anggaran pilkada yang cukup besar bagi KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan. Ini sebagai dukungan luar biasa untuk terlaksananya pilkada tahun 2024," ujar Zainul Arifin.
Dia mengatakan pencairan dana pilkada dilakukan dalam dua termin sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Termin pertama sebesar 40% dicairkan pada tahun 2023, sedangkan 60% sisanya akan dicairkan pada tahun 2024.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh mengenang pengalaman penandatanganan NPHD lima tahun lalu. Waktu itu tahapan NPHD berjalan dengan sangat mudah. Begitu juga proses NPHD untuk tahun 2023 mengalami hal yang sama.
"Bagi Bawaslu, hanya dengan dua kali pertemuan dengan TAPD dan Banggar, telah disetujui alokasi dana sebesar Rp16,5 miliar untuk pengawasan Pilkada 2024," ungkapnya.
Mustain menyampaikan bahwa kemudahan-kemudahan itu akan menjadi pendorong bagi Bawaslu dalam menggunakan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien.
"Kami Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 mendapatkan anggaran sebesar Rp12,8 miliar. Namun, dengan semangat efektivitas dan efisiensi, saat pilkada 2018, kami hanya menggunakan Rp9,8 miliar," tambah Mustain.
Bupati Bangkalan Arief Moelya Edi berkomitmen melangsungkan pemerintahan lima tahun ke depan dengan memberi dukungan penuh.
Ia memastikan kondisi tertib, aman, dan lancar. Dia sering dipanggil ke pusat untuk memastikan hal tersebut.
"Pusat memanggil terus memastikan. NPHD segera tandatangani. Jamin KPU dan BAWASLU akan bekerja dengan baik. Jamin pelaksanaan pemilu, pileg, dan pilkada berjalan dengan baik tanpa ada konflik. Itu yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden," tegasnya.
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
- 2 Pejabat Pemkab Jember Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan KPK
