Sedikitnya 20 orang mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada hari Senin (27/11).
- HUT PMII Ke-64, Khofifah Ajak Mahasiswa Bangun Kualitas Pergerakan dengan Semangat Amar Ma’ruf Nahi Munkar
- Sikap PMII Jombang pada Pemilu 2024: Tolak Kampanye Hitam dan Politik Uang!
- PB PMII Endus Bau-bau Polarisasi di Pemilu 2024
Dalam aksi tersebut, mereka menyoroti kondisi buruk sejumlah sektor di Kabupaten Bangkalan.
Dalam pertemuan dengan Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief Moelya Edie, para mahasiswa PMII menyampaikan beberapa persoalan yang ada di Bangkalan. Salah satunya adalah masalah infrastruktur, terutama rusaknya sejumlah ruas jalan yang menghubungkan kecamatan di Kabupaten Bangkalan.
Mahasiswa pengunjuk rasa mengungkapkan bahwa hampir semua akses jalan menuju kecamatan mengalami kerusakan parah, sehingga menghambat mobilitas masyarakat.
Selain itu, PMII juga menyoroti sektor-sektor lain yang dinilai buruk dalam penyelenggaraannya. Mereka mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan masalah ini.
Dalam sektor penyelenggaran pendidikan, PMII mencatat bahwa Kabupaten Bangkalan masih berada di peringkat 36 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sebab hal itu mahasiwa PMII mempertanyakan pengelolaan pendidikan di Kabupaten.
Selain dua masalah tersebut, PMII juga menyoroti persoalan parkirian di Bangkalan yang dianggap merugikan masyarakat pengendara. Meski sudah menjadi peserta parkir berlangganan, namun tetap dipungut tarif parkir saat di lokasi parkir.
"Setiap pengendara harus membayar parkir sebesar 30 ribu setiap memperpanjang. Tapi apa nyatanya, parkir berlangganan itu tidak berlaku, Bapak," ujar Abdul Kholiq dalam orasinya.
PMII juga menyoroti masalah pengelolaan sampah yang hingga sekarang belum tertangani dengan baik, seperti dibeberapa desa diantaranya, Desa Kwanyar dan Socah.
PMII Bangkalan berharap agar pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi sektor-sektor yang buruk.
"Kami menuntut tugas Bapak. Kami paham tugas Bapak sebagai Pj Bupati bukan mencabut undang-undang dan sebagainya. Tapi awasi dan tertibkan itu semua," tuntut Kholiq.
Dalam responsnya, Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief Moelya Edie, menyambut baik aspirasi dan masukan dari PMII. Ia mengaku dalam waktu dua bulan sejak menjabat sudah berusaha membenahi di semua lini.
Kata dia terkait parkir, ia telah memberi perintah kepada pihak terkait supaya melakukan patrol secara rutin.
"Yang namanya parkir berlangganan agar di tepi jalan umum. Itu tidak kita tarif. Karena sudah masuk melalui STNK, baik kendaraan bermotor roda dua, maupun roda empat dan sebagainya," tegas Pj Bupati Arief di hadapan demonstran.
Ia berjanji akan segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi sektor-sektor yang menjadi sorotan.
"Penertiban akan terus kita lakukan, dan itu harus bertahap. Tidak bisa semudah membalik telapak tangan," Ucap Pj Bupati Bangkalan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Perusakan Banner, Simbol Kerawanan Pilkada atau Ketidakdewasaan Politik?
- Disambut Gelombang Doa di Ponpes Al Anwar Bangkalan, Khofifah Sampaikan Komitmen Terus Perhatikan Kemajuan Pesantren
- Kunjungi Kampung Batik di Madura, Luluk Dorong Perekonomian Lokal Melalui Warisan Budaya