Ikhtiar Mengembalikan Khitah HMI

Baca Juga

DI tengah ketegangan tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024, kita tentu berharap banyak pada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai sumber mata air keteladanan dalam melakoni ritual berdemokrasi. Organisasi yang didirikan oleh Lafren Pane ini sedang mengadakan Kongres ke-32 di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Kongres dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

Jauh melintasi waktu, Jenderal Besar Soedirman mengumandangkan HMI sebagai ‘Harapan Masyarakat Indonesia’. Tapak jejak HMI termutakhir merupakan suatu kontinum sejarah pergerakan kemerdekaan. Jalan P Senopati 30, Kota Yogyakarta (saya menyerap energi di sini sebelum terbang ke Pontianak), “bayi ajaib” bernama HMI itu lahir. Tepatnya pada 5 Februari 1947. HMI kemudian membesar jadi organisasi kemahasiswaan tertua dan senantiasa diperhitungkan dalam gelanggang kehidupan nasional.

Akhir November dan awal Desember 2023, imaji itu kembali tertanam di Bumi Khatulistiwa. Pilpres 2024 yang penuh intrik, kita pun mengandaikan suksesi kepemimpinan di tubuh HMI melalui praktik berdemokrasi yang produktif. Jika pemilihan ketua umum PB HMI bergelayut dengan kontestasi gagasan, maka pilpres pun diharapkan mengalunkan nada yang serupa. Singkat kata: HMI adalah laboratorium demokrasi.

Ironisnya, HMI malah menuai cibiran. Sebetulnya, keresahan publik acapkali menggumpal dari kongres ke kongres, yakni perkara keributan. Potret buram itu tergambar dalam kericuhan antar kader hijau-hitam di kawasan Asrama Haji Kota Pontianak. Persoalannya sepele: fasilitas penginapan berupa tenda besar dianggap kurang memadai. Lantas sebagian mahasiswa memprotes disertai kegaduhan.

Mari membandingkan Kongres HMI di Pontianak dengan Kongres HMI pada 1963 (Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta) seperti disebut Sulastomo (ketua umum PB HMI 1963-1966), peserta kongres tidur di kemah-kemah di sekitar masjid, bantuan Kodam V Jaya. Pada saat itu beberapa menteri dan Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia ikut memberikan sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Roeslan Abdulgani, bertempat di Aula UI Salemba 4.

Kongres HMI pada 1966 diselengarakan di Solo, dibuka di Balai Kota Solo dengan sambutan Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera yang dibacakan oleh Soerono, Pangdam IV Diponegoro. Peserta kongres bermalam di rumah-rumah penduduk yang secara sukarela membantu kongres (Sulastomo, 2015).

Kita tidak boleh berpura-pura seolah HMI baik-baik saja. Urusan kecil gagal dibicarakan secara patut, bagaimana mau bercakap-cakap soal narasi kebangsaan dalam skala nasional dan global? Lubang hitam kongres yang memakan waktu lama, “anarki” rombongan liar, politik uang hingga glamorisasi di HMI tentu memilukan. Mau dibawa kemana HMI?

Sudah saatnya HMI melakukan tobat nasional. Pengakuan dosa mesti mengemuka terlebih dulu bahwa kita kerapkali memutar lagu kesalahan yang berulang-ulang dalam skala tertentu. Lalu bertekad penyelenggaraan kongres yang beraroma konfliktual bergeser jadi pertarungan agenda programatik. Selanjutnya kembalikan marwah HMI sebagai sentrum pergerakan dan basis kaum intelektual. Musuh kita bukan sesama anak bangsa, apalagi sesama kader, tapi kemiskinan dan keterbelakangan.

Kader HMI sejatinya memadukan keislaman dan keindonesiaan dalam satu tarikan napas. Saat yang sama, bobot perkaderan dan tata kelola perhelatan kongres diubah sesuai dengan semangat zaman. Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) adalah pedoman para kader yang disusun oleh Nurcholis Madjid (bersama Sakib Mahmud dan Endang Saefudin Anshari).

Lafran Pane dalam sambutan peringatan Dies Natalis ke-22 HMI Cabang Yogyakarta 1969 mengutarakan, kader HMI seyogianya berwawasan keislaman, keindonesiaan dan kemahasiswaan dengan lima kualitas insan cita dan bersifat independen.

Dalam konteks situasi perpolitikan saat ini, HMI punya obligasi moral untuk mengartikulasikan ide-ide kemajuan bagi bangsa Indonesia. Apalagi, indeks demokrasi dan kebebasan sipil bertengger di posisi anjlok. Indeks persepsi korupsi pun merosot, ditambah kemandekan di sektor ekonomi. Belum lagi pergeseran geopolitik dan turbulensi politik internasional yang penuh ketidakpastian.

Karena itu, alumni HMI yang majemuk dengan kiprah di mana-mana mesti memainkan peran strategis dalam mengawal republik serta menjaga keseimbangan di antara kekuatan kepentingan internasional. Dalam hal ini, HMI bisa berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penguasaaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Cita-cita dan impian Indonesia untuk tahun 2045 adalah berdaulat, maju, adil dan makmur. Untuk itu, dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017) bertajuk “Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045”, harus didukung dengan empat pilar yang menopangnya, yakni 1) pembangunan SDM dan penguasaan Iptek, 2) perkembangan ekenomi berkelanjutan, 3) pemerataan pembangunan, dan 4) ketahanan nasional dan tatakelola pemerintahan.

Dalam kehidupan politik demokrasi, kita telah menyepakati untuk mengakhiri polarisasi sebagai residu Pilpres 2014, Pilgub DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019. Perahu besar yang bernama Republik Indonesia harus dibawa ke titik tujuan yang mulia sesuai dengan cita-cita para pendahulu, tanpa mengabaikan dinamika zaman yang terus berubah. Oleh sebab itu, HMI harus kembali ke khitah dengan ikhtiar intelektual yang berpadu dengan spirit aktivisme, kemudian diterjemahkan secara praksis dalam lapangan sosial-budaya dan lanskap ekonomi politik.

Dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis, HMI wajib mempertahankan independensinya, dan tidak boleh terpapar dengan blok politik yang bertanding. Dengan cara itu, HMI dapat menyikapi secara bijak menyongsong pesta demokrasi 2024. HMI sebagai anak kandung sejarah telah memainkan peran pembangunan melalui diaspora alumninya yang bertebaran di birokasi, dunia usaha, diplomat, parpol, dan lain-lain.

HMI telah mengisi derap langkah rezim pemerintahan dari zaman pergerakan kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi saat ini. Untuk itu, agenda kebangsaan memerlukan atensi serius, melampaui perebutan kuasa sesaat. Seturut itu, HMI mesti mengubah haluan dari orientasi politik kekuasaan menjadi politik gagasan. Corak pergerakan HMI mesti diwarnai dengan inovasi dan kreatifitas selaiknya pembaharu.

Siapa pun ketua umum PB HMI yang terpilih nanti, perlu berpikir besar dan visioner yang menjangkau 2045, bukan sekadar dua tahunan semata. Apa yang menjadi suguhan di Kongres Ke-32 HMI di Pontianak harus menjadi momen berharga untuk meluruskan arah kiblat berbangsa dan bernegara sesuai spirit proklamasi, kembali ke khitah perjuangan HMI.

Penulis adalah calon Ketua Umum PB HMI 2023-2025

Latif Santoso

HMI

BERITA LAINNYA