Presiden Joko Widodo mendorong penguatan sistem dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi. Bahkan, harus diperkuat pencegahan dan memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat penegak hukum.
- Koalisi Masyarakat Sipil Sidoarjo Desak KPK Tahan Gus Muhdlor Tersangka Korupsi
- Gus Muhdlor Ditetapkan Tersangka, PKB Jatim Hormati Proses Hukum
- Gus Muhdlor Ditetapkan Tersangka Korupsi oleh KPK
Dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi meminta agar ada evaluasi secara total dalam upaya pemberantasan korupsi, karena masih banyak pejabat yang terjerat kejahatan rasuah.
"Apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak. Karena memang korupsi sekarang ini semakin canggih, semakin kompleks," kata Jokowi di Main Hall Istora Senayan, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa pagi (12/12).
Oleh sebab itu, kata Jokowi, perlu adanya upaya bersama yang lebih sistemik dan massif dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi.
"Kita perlu perkuat sistem pencegahan, termasuk memperbaiki kualitas SDM aparat penegak hukum kita, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal dan lain-lainnya," terangnya.
Jokowi menilai, sudah banyak yang dilakukan pemerintah dalam rangka pencegahan korupsi. Salah satunya membuat platform e-katalog.
"Saya dulu masuk di dalam e-katalog baru ada 50 ribu barang yang dimasukkan, sekarang saya tadi pagi minta laporan dari Kepala LKPP sudah 7,5 juta barang yang masuk ke e-katalog, lompatannya sangat cepat sekali," tutur Jokowi.
Selain itu, ada juga online single submission, agar pengusaha tidak bertemu langsung dengan pejabat. Lalu ada one map policy, hingga saat ini sudah 60-70 persen selesai.
"Dan 2024 ini akan kita selesaikan, ini akan sangat banyak membantu memagari orang untuk tidak korupsi. Semuanya dibuatkan aplikasi platform yang baik dalam rangka memagari agar tidak terjadi korupsi," jelasnya.
Kemudian, masih kata Jokowi, ada juga sistem logistik nasional, Simbara untuk batubara, nikel, bauksit, tembaga, dan lainnya.
"Saya kira ini akan juga kita bisa mengontrol berapa banyak sebetulnya sumber daya alam kita yang sudah dieksploitasi, kemudian diekspor dan lain-lain," pungkasnya.
- KPK Limpahkan Berkas Eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suami Hasan Aminudin ke Lapas Porong
- Hari Ini Digelar Sidang Praperadilan Bupati Sidoarjo Melawan KPK
- KPK Nilai Pencegahan Korupsi di Pemkot Surabaya Terbaik di Jatim dan Penilaian Integritas Tertinggi Nasional
