Keberlangsungan ekspor produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke Eropa terkendala dengan tingginya ongkos logistik.
- UMKM Padma Herbal Pasarkan Produk di Jepang
- Pemkab Madiun Gandeng PT GGP Lampung Kembangkan Budidaya Pisang Cavendish
- Melalui Program Pahlawan Ekonomi, Mensos Risma Jadikan Surabaya Percontohan Nasional
Biaya pengiriman barang dari Asia ke Eropa yang melonjak hingga mencapai 63 persen, seperti disampaikan Indonesian National Shipowners' Association (INSA). Hal itu diperlukan solusi konkret agar produk UMKM kembali tembus ke pasar domestik.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah pusat mengambil langkah tepat bagi para pelaku UMKM yang sudah berhasil merambah ekspor, sehingga mereka tidak terhenti gara-gara kenaikan biaya logistik.
"Pemerintah harus mencarikan solusi bagi para pelaku UMKM yang sudah berhasil merambah pasar ekspor. Karena kenaikan biaya logistik ini bisa membuat biaya operasional semakin tinggi dan akhirnya mereka tidak mampu menutup biaya ekspor sehingga memilih menghentikan ekspor," kata LaNyalla dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (30/1).
Jika tidak menjadi perhatian pemerintah, LaNyalla menyampaikan, kondisi tersebut bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional.
Faktanya saat ini penopang ekonomi Indonesia adalah UMKM. Bahkan, 90 persen pelaku usaha domestik di Indonesia ini justru UMKM.
"Jika pemerintah berkomitmen mendorong UMKM agar bisa menguasai pasar ekspor, inilah saatnya pemerintah hadir, sehingga pelaku UMKM tidak terkendala biaya logistik," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyebut konflik yang terjadi di Laut Merah membuat tarif logistik pengiriman kapal atau freight cost dari Asia ke Eropa melonjak drastis, sekitar 53 persen sampai 63 persen.
- Biaya Kereta Cepat Lebih Mahal dari Laos, Ketua Komisi V: Tidak Profesional
- Sinergi BUMN dan DPR Bangkitkan Prekonomian Bangsa
- Upaya GoTo Fasilitasi Peningkatan Daya Saing UMKM Lokal
