Sistem pembiayaan partai politik, termasuk keberadaannya di dalam atau di luar pemerintahan, perlu diperhatikan.
- 100 Tokoh Deklarasi Tolak Hasil Pilpres, Fahri Hamzah: Jumlah 100 Orang Itu Gak Sampai 1 TPS
- Fahri Hamzah Sebut Paslon 01 akan Jadi Tersangka Hanya Gimmick untuk Dongkrak Partai Gelora
- Mahfud Kritik Jokowi, Fahri Hamzah: Tak Pantas, Dia Masih Menikmati Jabatan Menteri
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, berpendapat, sistem pembiayaan partai politik tidak boleh berefek pada kepercayaan diri sebuah partai politik.
Lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (21/2), di mengatakan, jangan sampai partai politik kesulitan membangun gerakan mereka, terutama yang memerlukan sumber daya ekonomi di dalamnya.
"Salah satu proposal yang pernah saya usulkan, pembiayaan partai politik jangan dibiarkan menjadi urusan pribadinya, karena akan terjadi relasi yang tidak sehat antara partai dengan perusahaan," tuturnya.
Padahal, sambung dia, Parpol tetap ingin menjalankan fungsinya dengan baik, tidak merasa di luar pemerintahan (oposisi), punya hak hidup dan berkembang.
Karena itu pemerintah harus memperbaiki sistem ekonomi partai politik, baik yang ada di dalam maupun di luar pemerintahan.
Di negara-negara operasi parlementer, negara mengeluarkan pembiayaan kepada partai oposisi lebih banyak, ketimbang membiayai partai yang ada di dalam pemerintahan.
"Oposisi itu baik buat negara, baik bagi pemerintahan. Makanya, anggaran negara untuk oposisi justru harus ditambah. Sebab suara yang berbeda dengan pemerintah justru begitu lebih real, begitu saya kira," tutupnya.
- 100 Tokoh Deklarasi Tolak Hasil Pilpres, Fahri Hamzah: Jumlah 100 Orang Itu Gak Sampai 1 TPS
- Fahri Hamzah Sebut Paslon 01 akan Jadi Tersangka Hanya Gimmick untuk Dongkrak Partai Gelora
- Mahfud Kritik Jokowi, Fahri Hamzah: Tak Pantas, Dia Masih Menikmati Jabatan Menteri
