Pasca Fraksi Gerindra menarik dua anggotanya di Pansus XX yang membahas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), DPRD Sidoarjo menggelar rapat paripurna pendapat akhir dari fraksi terhadap Raperda tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2024-2044. Hasilnya, 38 anggota dewan yang hadir sepakat menyetujui.
- Arum Sabil Desak Menteri Nadiem Cabut Kebijakan Tak Wajibkan Ekskul Pramuka
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
Ketua DPRD Sidoarjo H Usman langsung memimpin Rapat Paripurna di ruang rapat paripurna gedung DPRD Sidoarjo Lantai II, adpa Rabu (6/3/2024) sore.
Rapat paripurna juga dihadiri Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Wakil Ketua I DPRD Bambang Riyoko, Wakil Ketua III DPRD Emir Firdaus, anggota dan Sekretaris Dewan Hari, Forkopimda serta para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Sebelum pengesahan Raperda RTRW dibacakan laporan Pansus XX oleh jubir Muzzayin yang intinya anggota Pansus sepakat untuk menyetujui Raperda RTRW setelah melakukan pembahasan, konsultasi dan sidak dengan sejumlah pihak terkait baik itu provinsi Jatim termasuk kementerian pusat.
"Untuk itu kami meminta DPRD untuk mengesahkan Raperda RTRW menjadi Perda," ujarnya saat menyampaikan laporan Pansus XX.
Sementara itu, Ketua Pansus XX Adhi Samsetyo mengatakan bahwa pansus yang dipimpinnya bekerja super cepat yakni sekitar 4 bulan sudah tuntas.
"Pansus RTRW ini sudah dua tahun tak kunjung selesai, dan sekarang hanya dalam waktu empat bulan sudah tuntas," kata politisi PAN ini.
Menurut Adhy, dalam Raperda RTRW 2024-2044 pansus sudah sepakat untuk menetapkan lahan sawah existing seluas 11 ribu hektare.
"Dari luas 11 ribu hektare sebanyak 6.750 hektare merupakan lahan sawah dilindungi atau KP2B yang tidak bisa dialihfungsikan," tegasnya.
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor mengungkapkan terkait penyusunan RTRW Kabupaten Sidoarjo secara terperinci untuk perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi perizinan dan pembangunan tata ruang Kabupaten Sidoarjo.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, ia mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sidoarjo atas saran, masukan, dukungan dan apresiasinya sehingga pembentukan raperda ini dapat diselesaikan dan mendapat persetujuan.
”Semoga dengan adanya penetapan dan pengesahan Raperda RTRW Kabupaten Sidoarjo dalam rentang waktu 20 tahun ini dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, pemanfaatan ruang wilayah yang serasi, seimbang, selaras dan berkelanjutan yang mendukung keunggulan ekonomi wilayah melalui pengelolaan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harap dia.
Adapun tujuan Raperda RTRW Tahun 2024-2044 ini adalah untuk mewujudkan penataan ruang wilayah yang mampu mendukung keunggulan ekonomi wilayah melalui pengelolaan sumber daya alam, guna mendukung Kabupaten Sidoarjo sebagai pusat pertumbuhan wilayah metropolis berdasarkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 
- Arum Sabil Desak Menteri Nadiem Cabut Kebijakan Tak Wajibkan Ekskul Pramuka
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
