Puluhan warga Jember yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi Jember mendatangi Mapolres dan KPU Jember, Kamis (21/3/2024).
- Arum Sabil Desak Menteri Nadiem Cabut Kebijakan Tak Wajibkan Ekskul Pramuka
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
Mereka mendesak pihak Kepolisian untuk mengusut adanya aparat Kepolisian yang bisa mengakses dan memasukan data dalam Sirekap Pemilu 2024 yang beredar di media Sosial.
"Kami menuntut pihak Kepolisian menyelidiki informasi sebuah akun Sosmed yang menyebut Polres seluruh Indonesia bisa menginput data rekapitulasi KPU di Sirekap," kata koordinator aksi, Jumadi Made, saat berorasi di depan Mapolres Jember, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Padahal, dia mengaku menyaksikan sendiri, terutama jajaran anggota Polres Jember, tidak ada yang melakukan input data. Jumadi menyayangkan adanya postingan tersebut yang bisa berpotensi pada penyebaran info hoax.
Menurut Jumadi, Pemilu 2024 di Jember sudah berjalan baik dan lancar. Pihak aparat kepolisian di Jember juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik, sudah menjaga netralitas dalam pengamanan Pemilu 2024.
"Kami tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Oegroseno dan Connie (di Instagram), bahwasanya Polres di seluruh Indonesia ini bisa menginput rekapitulasi di KPU, itu kita tidak terima," tegasnya.
Selain aksi di depan Mapolres Jember dan KPU Jember, Jumadi menyatakan pihaknya juga akan membuat surat resmi yang ditujukan kepada Kapolres Jember dan ditembuskan ke KPU setempat terkait tudingan yang disampaikan lewat medsos Instagram itu.
"Jika tidak ada tindakan tegas dari Kapolres Jember ataupun KPU, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," katanya.
Sementara itu, Kapolres Jember, AKBP Bayu Pratama Gubunagi yang menemui langsung massa menegaskan bahwa tudingan yang ditujukan pada instansi Polri itu tidak benar.
Dia menjelaskan aksi massa ini bermula dari viralnya di Sosmed tentang ada dua orang yang menyampaikan informasi atau menuding adanya keberpihakan Polri dalam Pemilu 2024.
"Kami tegaskan, bahwa Polres Jember netral dalam Pilpres maupun Pileg 2024. Kami bertugas sesuai dengan undang-undang, yang berlaku dan bertugas menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, menjaga Kamtibmas," tegasnya.
Ia menegaskan, Polres Jember tidak terlibat seperti yang dituduhkan. Menurutnya adanya tudingan soal netralitas Polri dalam Pemilu 2024 dan informasi tentang Polri bisa memiliki akses terhadap Sirekap serta bisa mengisi formulir pada C1 dinilai sebagai tuduhan yang tidak berdasar.
"Hal ini bisa dikroscek penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU ataupun Bawaslu," katanya.
Terkait tuntutan massa, Polres Jember siap menerima laporan masyarakat. Namun pihaknya akan mengkaji apakah memang ada unsur pidana atau masuk ranah kewenangan Polres Jember.
"Nanti akan kami tindak lanjuti, jika masuk dalam ranah kewenangan Polres Jember," katanya. 
- Arum Sabil Desak Menteri Nadiem Cabut Kebijakan Tak Wajibkan Ekskul Pramuka
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
