Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jember-Lumajang, Anang Akhmad Syaifudin, mendesak pemerintah untuk menerapkan lockdown atau penutupan sementara pasar hewan di Kabupaten Jember. Hal ini untuk mencegah penyebaran lebih lanjut Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kini sudah menginfeksi ribuan hewan ternak.
- Harisandi Savari Dukung Kebijakan Penghentian Impor Garam, Dorong Peningkatan Kualitas Garam Lokal
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Menkomdigi Akan Terbitkan Aturan Pembatasan Umur Penggunaan Media Sosial, Puguh Wiji Pamungkas Dukung Langkah Ini
Anang, yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menilai status wabah PMK di Jember sudah cukup mengkhawatirkan dan perlu ada langkah tegas.
"Kami mendorong pemerintah untuk mengunci sementara pasar hewan. Status wabah PMK ini harus dinaikkan agar PMK tidak terus menyebar luas," ujar Anang dalam pernyataan pada Sabtu (18/1/2025).
Menurut Anang, kasus PMK di Jember sangat tinggi. Lebih dari seribu hewan ternak telah terjangkit, dengan sebaran di 29 kecamatan. Hanya dua kecamatan, yakni Kaliwates dan Sukorambi, yang belum tercatat adanya kasus PMK.
"Sebaran yang ada di Jember ini hampir seluruhnya merah, artinya sudah sangat meluas. Penyebaran PMK sangat cepat," jelasnya.
Anang juga menyoroti minimnya vaksinasi untuk hewan ternak di Jember. Dikatakannya, meski jumlah sapi yang ada di Jember mencapai sekitar 273.000 ekor, jumlah vaksin yang disalurkan masih jauh dari angka yang dibutuhkan.
"Vaksin yang ada di Jember masih sangat sedikit, bahkan tidak mencapai seperempat dari populasi sapi yang ada," ungkap Anang.
Oleh karena itu, selain mendesak pemerintah untuk segera menyalurkan lebih banyak vaksin, Anang juga mengusulkan penutupan pasar hewan sebagai upaya untuk membatasi pergerakan hewan ternak yang bisa memperburuk penyebaran penyakit.
"Kami khawatir jika hanya mengandalkan vaksinasi, sebarannya akan semakin meluas. Untuk sementara, pembatasan lalu lintas hewan ternak adalah langkah yang perlu diambil," pungkasnya.
Dengan langkah ini, diharapkan pemerintah dapat lebih cepat mengendalikan wabah PMK yang kini mengancam industri peternakan di Jember dan sekitarnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bupati Baru Pastikan Warga BerKTP Jember Dapat Berobat Gratis di Seluruh Rumah Sakit Indonesia
- Harisandi Savari Dukung Kebijakan Penghentian Impor Garam, Dorong Peningkatan Kualitas Garam Lokal
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran