Gugurnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pemilu serentak berlangsung harus segera disikapi serius oleh pemerintah dengan mengevaluasi langsung model pemilu serentak.
- Peternak Sapi Kesulitan Mendapatkan Vaksin PMK, Komisi B Dan Disnak Jatim Bungkam dan Tertutup
- Demi Kemanusiaan, Jokowi Putuskan Tampung 105 Pengungsi Rohingya di Aceh
- Buntut Pengakuan Ismail Bolong Soal Setoran Hasil Tambang Ilegal, Komisi III Bakal Panggil Kapolri
"Evaluasi terkait hal tersebut sangat diperlukan. Evaluasi juga diperlukan tentang perlu tidaknya model penyelenggaraan pemilu serentak seperti kemarin. Yang dipertanyakan, seberapa model seperti ini efektif, seberapa siap para penyelenggara dengan model pemilu seperti ini?," tandas Nyarwi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/4).
Selain berdampak dengan jatuhnya korban jiwa, kebanyakan petugas KPPS diduga kelelahan karena penghitungan suara yang jadi satu antara pilpres dan pileg.
Itu sebabnya harus ada perhitungan yang tepat dalam pemilu yang dilakukan secara serentak di masa mendatang, agar tidak terjadi hal seperti ini lagi.
"Apa saja konsekuensi adminstratif/logistik dan politik akibat penggabungan pileg dan pilpres baik di pusat dan di daerah? Semua itu, perlu dievaluasi kembali," tutupnya.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kebijakan Gubernur NTT Soal Masuk Sekolah Jam 5 Pagi Diminta Dipertimbangkan Ulang
- Pilkades Serentak, Mas Dhito Berharap Kades Terpilih Mau Bekerja untuk Rakyat
- Kerusakan Moral Hasyim Asy'ari Mencoreng Legitimasi Pemilu 2024
