Search: 

DPD Golkar Kabupaten Probolinggo, rencananya akan membuka gerai vaksin, 'Yellow Clinic' di kantornya, jalan Raya Dringu. 

Ketua DPRD Jember, Muhammad Itqon Syauqi, meminta Pemkab Jember segera mengirimkan Draf Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2021. 

Disela-sela kunjungannya ke Papua guna memberikan semangat kepada para atlet Jawa Timur yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2021, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyempatkan diri memborong noken khas Papua di Pasar Mama-Mama Papua, Kota Jayapura, Minggu (3/10) malam usai semua event selesai. 

Partai Amanat Nasional (PAN) bisa menjadi salah satu pihak yang paling gelisah seiring semakin kencangnya isu perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Joko Widodo.

Dari 30 juta penyandang disabilitas di Indonesia, ternyata masih banyak di antara mereka yang  tidak memiliki Nomor Induk Penduduk (NIK) 

Pandemi Covid-19 telah membuat pengusaha Indonesia mengalami kesulitan ekonomi, bahkan harus memecat karyawannya. Karena itu masyarakat diharapkan dapat menggunakan dan mencintai produk dalam negeri.

Menteri Sosial dari PDI Perjuangan dianggap selalu bermasalah. Sehingga Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan untuk mengganti pos Menteri Sosial dari kalangan profesional.

Partai Amanat Nasional (PAN) sampai saat inj belum mendapatkan kepastian akan mendapatkan jatah kursi menteri apa di kabinet usai diumumkan sebagai anggota baru koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Akibat gayanya yang sering marah-marah dan kali ini terjadi di Gorontalo, maka Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi kandidat utama menteri yang layak direshuffle. Pasalnya gaya marah-marah Risma berbanding terbalik dengan Presiden Joko Widodo.

Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali mempertontonkan aksi marah-marah saat rapat dengan sejumlah pejabat di Gorontalo, Kamis (30/9) lalu. Hal ini menunjukkan bahwa menteri asal PDI Perjuangan itu tidak cocok untuk kepemimpinan politik nasional.

Aktivis Natalius Pigai membantah kritikannya pada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak mengandung rasis.

Mantan pegawai pengamanan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Iwan Ismail membuat ramai Medsos Nahdliyin. Iwan membuat surat terbuka pada Rabu, (29/9) dengan mengungkit bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di lantai 10 gedung KPK. Karena itu dia pun harus diberhentikan dari pekerjaannya di KPK.