Search: 

GEMPA sedang melanda jagat Nahdhatul Ulama (NU). Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Muhammad Romahurmuziy atau Romi, bakal berbuntut panjang dan melibatkan orang-orang terpandang di tubuh ormas Islam terbesar di dunia ini. Tak hanya itu, elektabilitas Joko Widodo sebagai calon presiden diperkirakan bakal longsor akibat kasus itu.

Insiden kecelakaan terjadi di jalur Probolinggo-Banyuwangi ruas Desa Karang Geger, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (23/3/2019). Akibat kejadian itu, enam warga Lumajang meninggal dunia.Dari pantauan, proses evakuasi korban kecelakaan berlangsung alot. Sebab, 3 korban jiwa terjepit kokpit mobil yang ringsek. Polisi dan warga harus bekerja ekstra keras untuk mengeluarkan korban dari minibus jenis panther dengan nopol N-1037-YD. Sekitar 30 menit, para korban berhasil dievakuasi ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar tanggap dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi demi menggerakkan ekonomi. Legislator yang membidangi keuangan dan perpajakan itu mengatakan, meski penurunan pajak dalam jangka pendek akan mengurangi pemasukan bagi APBN, namun ada efek jangka panjang yang lebih positif terutama demi meningkatkan daya saing.

Hadir dalam Musyawarah Cabang VIII Pemuda Pancasila Surabaya, Ketua MPW Pemuda Pancasila Jatim, La Nyalla Mattaliti menyebut bahwa negara dalam keadaan genting. Hal ini diungkapkan La Nyalla lantaran maraknya hoax yang menyerang presiden Jokowi sebagai calon Presiden pada pilpres 2019 mendatang. " Situasi negara yang genting. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dihancurkan dengan hoaks." kata La Nyalla kepada kader Pemuda Pancasila, dikutip kantor berita , (23/3) <div id="m_5196376146990913158yMail_cursorElementTracker_1553331862721"> <div id="m_5196376146990913158yMail_cursorElementTracker_1553331865090">"Upaya pemerintah seakan dihancurkan. Maka dari itu, kepentingan negara harus dibela." tegas La Nyalla melanjutkan pidatonya. <div id="m_5196376146990913158yMail_cursorElementTracker_1553331870972">Pada prinsipnya, lanjut La Nyalla, menghadapi situasi negara yang genting, anggota Pemuda Pancasila harus kompak, intruksi pimpinan harus ditaati. Intruksi itu tak lain adalah, memilih pasangan jokowi makruf. [bdp]

<div dir="auto">Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak ternyata memiliki bukti kuat adanya aliran dana yang mengalir ke 6 oknum anggota DPRD Surabaya dari Agus Setiawan Tjong, terdakwa kasus korupsi Jasmas yang dicairkan dari dana APBD Pemkot Surabaya tahun 2016. <div dir="auto"> <div dir="auto">Mereka adalah Darmawan, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Ratih Retnowati, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Demokrat, Binti Rochma dari Partai Golkar, Saiful Aidy dari Partai PPP, Dini Rinjati dari Partai Demokrat dan Sugito dari Partai Hanura. <div dir="auto"> <div dir="auto">"Dakwaan sudah sesuai dengan bukti yang kami miliki, dengan melibatkan BPK RI dan PPATK,"terang Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi saat dikonfirmasi Kantor Berita , Sabtu (23/3). <div dir="auto"> <div dir="auto">Kendati telah mengantongi hasil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK), Dimaz enggan menyebutkan berapa dana yang mengalir pada masing- masing anggota DPRD Surabaya yang namanya disebut dalam surat dakwaan. <div dir="auto"> <div dir="auto">"Tidak bisa saya publikasikan, nanti saat pembuktian dipersidangan saja,"ujar Dimaz. <div dir="auto"> <div dir="auto">Untuk diketahui, Proyek Jasmas ini bermula saat terdakwa Agus Setiawan mendatangi keenam Anggota DPRD Surabaya dikantornya. <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam pertemuan tersebut telah disepakati jenis barang barang yang akan diberikan ke masyarakat, yakni k berupa terop, kursi crome, kursi plastik, meja besi, meja plastik, sound system, gerobak sampah serta tempat sampah. <div dir="auto"> <div dir="auto">Atas kesepakatan tersebut, terdakwa melalui tim marketingnya menyebar ke ke 230 RT se Surabaya untuk mengajak mereka mengajukan Jasmas dengan proposal yang telah disiapkan terdakwa. <div dir="auto"> <div dir="auto">Penyebaran proposal permohonan dana Jasmas itu mengacu dari data yang diberikan ke enam Anggota DPRD Surabaya pada terdakwa sesuai dengan Daerah Pemilihannya (Dapil).[bdp] <div dir="auto" class="adL">