Isu pemindahan Ibukota negara dari DKI Jakarta kembali mengemuka pasca Pemilu 2019.
- AHY Selalu Moncer Karena Berkoalisi Dengan Rakyat
- Elektabilitas Airlangga Bersinar Karena Golkar Menang Pilkada 2020
- Ketua DPRD Surabaya: Saya Positif Covid-19
"Di era Soekarno sudah ada yaitu menunjuk Palangkaraya waktu itu. Kemudian oleh Presiden Soeharto era Orba kan dibekukan. Sampai akhirnya dikeluarkan lagi di era SBY," tutur Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahardiansyah dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (30/4).
Seiring berjalannya waktu, lanjut Trubus wacana ini muncul kembali di era pemerintahan Jokowi.
Menariknya, tidak lagi Palangkaraya sebagai tujuannya. Kini ide itu mengarah ke salah satu kota di Sulawesi yaitu Makassar.
"Saya pernah ikut diskusinya, bahkan sewatu Gubernurnya Yasin Limpo mengatakan kesiapan Makassar. Kemudian karena pemerintah berganti pada Pak Jokowi, wacana itu sempat muncul kembali," ulasnya.
Benar saja, Jokowi belum lama ini memgeluarkan pernyataan dalam rapat terbatas untuk membahas pemindahan wilayah Ibukota di luar Pulau Jawa.
Jokowi optimis pemindahan ibu kota terwujud bila dipersiapkan dengan matang.
"Saya meyakini InsyaAllah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," kata Jokowi saat memberikan pengantar rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (Senin, 29/4).
Pemilihan Makasar dinilai tepat karena termasuk Kawasan Indonesia Timur (KIT). Namun untuk itu, imbuh Trubus, harus dikencangkan kembali pembangunan yang merata di segala sektor. [bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pengamat: Kecil kemungkinan Prabowo Izinkan Sandiga Uno Pindah ke PPP
- Subsidi Biaya Haji Perlu Dihentikan, Ini Alasannya
- Politisi Gerindra Himmatul Aliyah Dengarkan Curhatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
