Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki peluang besar menang di Pemilihan Presiden 2019. Hal ini berbeda dengan lawannya, Paslon nomor urut 01, dalam hal ini Joko Widodo yang banyak mengumbar janji politik Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 silam.
- Langkah-Langkah Taktis AHY dan SBY Menentukan Nasib Demokrat
- Buntut Penyerangan di DPP PPP, Komnas HAM Diminta Turun Tangan
- Dukung Usulan Hak Angket, Surya Paloh: Itu Hak Konstitusional
Galih melihat antusiasme masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Hal itu disebabkan rezim Jokowi gagal mengelola pemerintahan apalagi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat.
"Persoalan ekonomi pun tidak juga membaik, belum lagi isu utang yang membengkak akibat proyek infrastruktur yang kalap dan tidak tepat sasaran," jelasnya.
Utang terlihat sekedar utang tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.
"Sebagian besar janji Jokowi tidak ditepati, publik cerdas dan bisa cek. Ini yang tentu menggerus kepercayaan publik. Ditambah lagi para bawahan presiden berkarakter ABS (asal bapak senang) yang membuat setiap kebijakan salah sasaran," ujarnya.
"Prediksi saya hampir 60 persen kemenangan Prabowo Sandi," tambah Galih yang juga wakil presiden OIC Youth Indonesia.
Faktor lain, lanjut Galih, pemerintahan Jokowi tidak mampu menjelaskan secara jernih berbagai isu yang berkembang di publik. Mulai dari isu PKI dan pola pengelolaan perekonomian.
"Pemerintahan gagap memberikan penjelasan yang mencerahkan dan mencerdaskan, apalagi banyak sekali isu di media sosial yang beragam dan penuh kontroversional," katanya.
Galih juga mengingatkan agar seluruh elemen memantau proses Pemilu ini agar berjalan adil, jujur dan transparan. Peristiwa surat suara yang telah tercoblos di Selangor, Malaysia, menurut dia, mengindikasikan adanya upaya-upaya yang berpotensi menciderai Pemilu dan demokrasi.
"Saya kira KPU dan Bawaslu jangan anggap enteng urusan ini, komentar Ketua KPU RI Arief Budiman yang menganggap ini biasa sangat mencurigakan. Harusnya penyelenggara Pemilu menclearkan masalah serius ini. Jangan sampai publik menilai ada oknum aparatur dan penyelenggara tidak netral. Jangan sampai kinerja KPU dan Bawaslu kualitasnya lebih buruk dari kardus kotak suara," pungkasnya.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Standar Pembiayaan PPKM Mikro Rawan Dikorupsi, Tito Disarankan Tambah Instruksi Mendagri
- DPP GMNI Gelar Sekolah Kader Pejuang Energi di Bojonegoro
- Dongkrak Pendapatan Parkir, Pemkot Surabaya Perlu Kajian Libatkan Pakar
