Reformasi birokrasi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan.
- Mahfud MD Komentari Hasil Survei: Faktor Tuhan yang Dominan
- Erick Thohir Dianggap Gunakan BUMN sebagai Kendaraan Politik, Jokowi Diminta Tegas
- PKS se-Jawa Timur Gelar Pelatihan TFT Saksi Pemilu, Kang Irwan: Siap Amankan Target Suara dan Kursi PKS
Staf khusus Wakil Presiden Gatot Prio Utomo mengatakan, untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama memastikan reformasi birokrasi berjalan dengan baik.
"Sebab reformasi birokrasi merupakan kunci penting pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia," ujar Gatot Prio Utomo dalam keterangan tertulis, Senin (2/10).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kata Gatot, tren angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan. Tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem turun 2,04 persen dan pada September 2023 turun menjadi 1,74 persen.
"Keberhasilan penurunan angka kemiskinan ekstrem ini tak lepas dari peran penting reformasi birokrasi di segala bidang," katanya.
Upaya lain yang tak kalah strategis adalah peran serta masyarakat. Akhir pekan lalu misalnya, Gatot menggandeng sebuah wadah masyarakat yang fokus memperhatikan kinerja pemerintahan melalui Program Melek APBN. Acara ini, juga membahas peran penting APBD dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.
Menurutnya, APBN dan APBD merupakan instrumen vital untuk mencapai tujuan bernegara. Pengawalan harus dilakukan pada keseluruhan siklus APBN, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun monev dan pertanggungjawaban.
"Dalam pengentasan kemiskinan di Jatim, perlu dipastikan Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan telah berjalan dan memberikan dampak kepada turunnya angka kemiskinan," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Angka Kemiskinan Jember Masih Tertinggi Kedua di Jawa Timur, Gus Fawait Prioritaskan Koperasi dan Peningkatan IPM
- Jombang Bangun Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Pendidikan dan Kurangi Kemiskinan
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
