Respon Amin Rais- PKB: Ngawasi Boleh- Tapi Jangan Menghina

Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais akan memelototi kinerja pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo dan Maruf Amin di pemerintahan 2019-2024 mendatang.


"Pak Amien kalau mau mengawasi tentu kami hargai. Karena posisinya Pak Amien tak dalam pemerintahan, boleh ngawasi, tapi jangan menghina-hina, membenci, mencela-cela," kata Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid seperti dikutip dari Kantor Berita RMOL.ID, Selasa (16/7).

Pemerintah ditegaskan tak antikritik. Publik termasuk tokoh politik bisa leluasa memberikan kritikan terhadap kinerja dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Akan tetapi, kritikan tersebut juga diharapkan bersifat membangun.

Di sisi lain, ia juga melihat ada sisi lain di balik sikap mantan Ketua MPR RI itu yang terkesan melunak. Pada kesempatan sebelumnya, Amien memang meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada Joko Widodo dan Maruf Amin untuk menunjukkan kinerja mereka selama lima tahun ke depan.

Soal hal ini, Jazilul melihat ada kesadaran yang timbul pada sosok aktivis ini terkait dengan terpilihnya Jokowi-Maruf sebagai pemimpin Indonesia lima tahun mendatang.

"Mungkin ada kesadaran kembali dari Pak Amien. Saya yakin demokrasi memperlukan tokoh seperti Pak Amien. Tentu lebih produktif kalau Pak Amien memberikan kritiknya dengan cara yang membangun. Klo kritiknya kasar, kasian Pak Amien sendiri," tandasnya.[bdp]

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan menempatkan nama-nama baru dari berbagai kalangan untuk mengisi kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II. Namun beberapa waktu lalu, Presiden menyebut akan tetap akan mempertahankan sejumlah menteri yang membantunya di Kabinet Kerja 2014-2019.

Pengamat pertahanan dan keamanan, Mufti Makaarim menyambut baik pernyataan Presiden tersebut. Dia berharap institusi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI kembali dipercayakan kepada Ryamizard Ryacudu yang dinilainya sangat layak karena sejumlah program yang digulirkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.

Dengan kapasitas Menhan Ryamizard sebagai individu maupun dalam kedudukan sebagai Menhan, Presiden Jokowi dapat terbantu dalam menjalankan program pembangunan tahap kedua yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Sebab Kementerian Pertahanan telah membangun rintisan program bela negara yang memperkuat basis ideologi, integritas, kecintaan pada nilai luhur bangsa dan Tanah Air,” ujar Mufti dalam keteranganya, Selasa (16/7).

Di sisi lain, dia juga mengapresiasi pernyataan Ketua Presidium Alumni (PA) 212, Aminuddin yang memberi kepercayaan penuh kepada Ryamizard sebagai representasi pemerintah yang ditunjukkan dalam bentuk silaturahim.

Sikap negarawan Menhan Ryamizard menerima kunjungan PA 212 adalah contoh tindaklanjut 'agenda rekonsiliasi politik' Jokowi di level pendukung Prabowo yang diharapkan menjadi rintisan gerakan di level lembaga dan kementerian lain. Menhan dengan pengalamannya memiliki kepekaan dalam menjaga kohesi dan harmoni sosial, mengusulkan jalan politik dialog dan persuasi yang patut diapresiasi,” bebernya.

Hal ini, kata dia, juga merupakan langkah kongkret dari ajakan PA 212 untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil sengketa Pilpres 2019, dimana orientasi ke depan adalah membangun bangsa dan negara yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

Pernyataan ini selain untuk meredakan ketegangan di tingkat masyarakat akibat perbedaan pilihan dalam Pilpres 2019, juga menunjukkan satu komitmen untuk membangun budaya taat hukum,  budaya politik yang demokratis, dan budaya rekonsiliasi dan menghargai perbedaan pandangan politik,” tutupnya.[bdp

ikuti terus update berita rmoljatim di google news