Swakelola Bisa Jadi Alternatif Pelaksanaan Program MBG

Banyak daerah yang belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikarenakan belum adanya kejelasan terkait petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan.

Baca Juga

Selain itu pihak Badan Gizi Nasional (BGN) merasa kesulitan mencari mitra yang potensial. Sejumlah mitra yang semula tertarik ikut serta dalam program ini akhirnya mundur setelah memahami mekanisme program yang tidak berorientasi pada keuntungan besar.

Aktivis 98 sekaligus ketua Wali Dasa Madiun Sutrisno mengatakan pemerintah masih kebingungan dalam mencari formulasi yang tepat dalam melaksanakan program MBG.

Akibatnya mitra akan berpikir ulang mengingat formulasi atau juknis tersebut merupakan pijakan kepastian hukum.

"Bila saat ini belum ada juknis konsekuensinya muncul keraguan dari mitra atau penyedia ini untuk melaksanakan, mengingat juknis sebagai pijakan kepastian hukum," ujarnya

Dirinya menambahkan beberapa hal terkait mitra ataupun penyedia MBG mundur. Selain keuntungan tipis menurutnya ada persyaratan yang sulit untuk dipenuhi, dan lebih penting lagi kepastian sumber dana.

Solusinya, dalam teori pengadaan barang dan jasa ketika pengadaan memang tidak diminati oleh mitra atau penyedia biasanya dibuat paket swakelola.

"Kalau saya berpendapat swakelola paling relevan dalam program MBG. Bisa swakelola yang lokasi pekerjaannya di titik per sekolahan," ucapnya.

Dengan begitu pihak pemerintah diwakili sekolah bisa bekerja sama dengan kantin-kantin sekolah atau bisa buat dapur umum untuk MBG. Program pun bisa berjalan.

"Dengan swakelola itu nanti kan jelas, pemerintah melalui sekolah bisa menunjuk kantin sekolah untuk menyediakan MBG atau mungkin sekolah bikin dapur umum. Jadi perputaran ekonomi pun bisa dirasakan masyarakat," tandasnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan mitra, diharapkan program ini dapat segera menjangkau seluruh wilayah Indonesia.