Dana Desa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memastikan percepatan penyaluran dana desa di seluruh daerah di Jatim. Hal ini penting, karena manfaat dana desa sangat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, memastikan akan meningkatkan dana desa, bia ia dipercaya memimpin negeri ini, sehingga lahir desa yang kuat dan mandiri.

Kejaksaan Negeri Jember, akhirnya menahan Kepala Desa (Kades) Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember (E-S), karena diduga korupsi pengelolaan Dana Desa ( DD) dan Alokasi Dan Desa (ADD) Desa setempat. Penahanan dilakukan, usai dia menjalani penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi di ruang seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Jember, Selasa sore, 11 Juli 2023.

Anggaran Dana Desa diusulkan untuk naik hingga 100 persen. Usulan itu muncul dalam pembahasan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, pada Kamis (22/6).

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa semakin meningkat. Hal ini sekaligus dimanfaatkan untuk penguatan sarana infrastruktur di semua akses. Seperti di Desa Teguhan masuk Kecamatan Paron Ngawi. Sejak hadirnya dana desa (DD), Desa Teguhan terus memperkuat infrastrukturnya seperti akses jalan baik jalur ekonomi maupun pendidikan.

Jika alokasi dana desa pada tahun-tahun sebelumnya masih terfokus pada penanganan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun di tahun 2023 dipastikan akan mulai beragam. 

Pemkab Bondowoso menyusun Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Bondowoso terkait Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Kamis (29/12). 

Kepolisian Bondowoso menangkap mantan Kepala Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari bernama Abdul Mukid, pada Selasa (23/8). Mukid ditangkap dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa.

Kabul Tunggul Winarno Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi mengatakan, bahwa pada tahun 2022 penggunaan Dana Desa diatur sebesar 40 persen Dana Desa untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Hal itu bertujuan untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini terus fokus pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor pengelolaan dana desa, sektor pertanahan, lingkungan BUMN, hingga banyaknya ASN yang terlibat korupsi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19 akan berdampak terhadap dana desa. Sebab, UU baru itu menyebutkan bahwa Pasal 72 ayat (2) UU Desa tidak berlaku sejak peraturan tersebut disahkan.