Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang senilai Rp 1,3 miliar saat menggeledah apartemen di Pakubuwono, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (27/3).
#DPRD Jatim
Reses Di Nganjuk, DPRD Jatim Dorong Pertumbuhan Ekonomi Menuju Desa Mandiri
DPRD Jawa Timur mendorong agar Pemprov Jatim berupaya maksimal untuk menaikkan pertumbuhuhan ekonomi masyarakat melalui pembangunan menuju desa mandiri. Kebijakan itu harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju masyarakat adil dan makmur.
Kunjungi Ajinomoto, DPRD Jatim Minta Pupuk Amina Digratiskan untuk Petani Sekitar Pabrik
Komisi D DPRD Jawa Timur melakukan menunjungi lokasi pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) berbahan dasar limbah tetes tebu di PT Ajinomoto, kabupaten Mojokerto pada Jumat (10/3).
KPK Ungkap Dana Hibah Pokir Pokmas dari 2020-2023 yang Diterima Anggota DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya membeber dana hibah pokok pikiran (Pokir) untuk kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Jatim dari tahun anggaran 2020 hingga tahun 2023.
Ini Besaran Dana Hibah Pokir Pokmas Tahun 2020 hingga 2023 untuk Anggota DPRD Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeber dana hibah pokok pikiran (Pokir) untuk kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Jatim dari tahun anggaran 2020 hingga tahun 2023.
KPK Cegah Empat Pimpinan DPRD Provinsi Jatim ke Luar Negeri
Empat pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan itu dalam rangka mempercepat proses penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.
Prof Noer Soetjipto Heran, Surplus Beras Tapi Harga Mahal Di Pasaran
Melonjaknya harga komoditas beras di pasaran sejumlah kabupaten/kota di Jatim selama sebulan terakhir, hingga Pemprov Jatim turun tangan dengan menggelar operasi pasar nampaknya belum membuahkan hasil. Padahal beberapa pekan kedepan sudah memasuki bulan puasa.
Politisi Demokrat Agung Mulyono Pimpin Rapat Tangani Jalur Tengkorak Pacet-Cangar
Komisi D DPRD Jawa Timur meminta agar Pemprov melakukan langkah serius untuk menekan angka kecelakaan di jalur tengkorak Gotekan, kecamatan Pacet, kabupaten Mojokerto. Pasalnya, jalan provinsi itu terdapat titik rawan kecelakaan yang sering menimbulkan korban jiwa.
DPRD Jatim Minta Pemprov Normalisasi Bengawan Njero Lamongan
Anggota DPRD Jawa Timur, Makin Abbas meminta agar Pemprov Jatim melakukan penangnan serius, mengeruk bengawan Njero yang ada di kabupaten Lamongan. Pasalnya, sungai tersebut sering meluap dan menyebabkan banjir di wilayah Lamongan.
DPRD Jatim Minta Pengelola Jembatan Kaca Seruni Point Melakukan Pemantauan Berkala
Anggota komisi B DPRD Jawa Timur Mahdi meminta agar Pemprov memperhatikan jembatan kaca seruni point, di lereng gunung Bromo, kabupaten Probolinggo. Pihak pengelola harus mengontrol secara berkala, mengingat lokasi di wilayah itu tergolong cukup rawan.
DPRD Jatim Minta Pemprov Cari Solusi Pupuk Langkah Yang Dialami Petani
DPRD Jawa Timur meminta agar Pemprov peduli dengan keluhan petani soal mahal dan langkahnya pupuk yang ada di pasaran. Pasalnya, selama ini petani merasa sangat dirugikan karena biaya operasional untuk menanam tanaman naik drastis.
DPRD Jatim Minta Pemerintah Pusat Bantu Pendanaan Normalisasi Sungai Bengawan Solo
Anggota DPRD Jawa Timur, Makin Abbas meminta agar pemerintah pusat membantu pendanaan dalam normalisasi sungai Bengawan Njero di Lamongan. Hal itu harus dilakukan agar banjir di wilayah Lamongan bisa segera diatasi.
DPRD Jatim Berharap Pengelolaan Terminal Libatkan UMKM
DPRD Jawa Timur berharap agar pengelolaan terminal angkutan umum bersinergi dengan UMKM dalam rangka mengembangkan terminal di Jawa Timur. Hal itu harus dilakukan untuk meningkatkan sektor ekonomi masyarakat kecil.
DPRD Jatim Fasilitasi Sengketa Penambangan Pasir Kali Sukorejo Antara PT CHP dan PTPN XII
Sengkarut usaha penambangan pasir di sungai Sukorejo, Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri antara PT Citra Hasti Pratama (CHP) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII akhirnya dibahas dalam rapat Komisi A DPRD Jawa Timur, Senin (13/2).
Kasus Suap Dana Hibah, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jatim Dipanggil KPK
Sembilan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jatim.