#DPRD Jatim

Anggota DPRD Jawa Timur yang hadir dalam rapat paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Jatim 2024 pada Selasa (24/10) hanya 40 orang. Jumlah itu berkurang jauh, dari keseluruhan anggota yang mencapai 120 orang.

Komisi C DPRD Jawa Timur berharap agar keberadaan dan peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) tetap dipertahankan dalam pelaksanaan penggunaan Belanja Hibah dalam APBD 2024 mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membahas keberadaan Pokmas dalam Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

DPRD Jawa Timur mengkritisi kondisi jalan di Jawa Timur yang dinilai masih banyak yang rusak. Hal itu berbanding terbalik dengan klaim dinas PU Bina Marga Jatim yang selalu selalu memamerkan infrastruktur jalan yang terus dilakukan menunjukkan kualitas dan kuantitas yang baik.

Jawa Timur akhirnya punya tempat pengolahan limbah B3 di Mojokerto. Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PPSLB3) itu diresmikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pada Selasa (17/10/2023).

Wakil Ketua komisi DPRD Jawa Timur Mohamad Ashari meminta agar pemerintah tidak melakukan impor garam saat petani di Madura sedang panen raya. Dia khawatir, kebijakan itu membuat harga garam anjlok.

Komisi D DPRD Jawa Timur mengapresiasi pengoperasian Pusat Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya Beracun (PPLI B3) di Dawarblandong di kabupaten Mojokerto.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, Benjamin Kristianto meluncurkan bantuan kesehatan bagi warga Sidoarjo. Kegiatan itu dilakukan sebagai wujud kepedulian kepada warga kurang mampu, agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Anggota DPRD Jatim Ratnadi Ismaon menilai momen HUT Jawa Timur ke-78 harus jadi momentum untuk peningkatan kesejahteraan, sehingga menjadi parameter pembangunan nasional.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Timur Ahmad SIlahuddin mendorong agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ikut bertarung di Pilpres 2024.

Ratusan warga desa Mancar, kecamatan Peterongan, kabupaten Jombang terlihat antusias mengikuti workshop dengan tema Dampak Media Sosial Pada Kamu Muda pada Minggu (8/10/2023).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menetapkan Penjabat Gubernur (Pj) di Jawa Timur pada Desember 2023 mendatang. Langkah itu dilakukan untuk mengganti kepemimpinan Gubernur Jawa Timur dan Wakilnya akan segera berakhir pada akhir tahun 2023.

Sejumlah Fraksi di DPRD Jawa Timur menggelar rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara dihadiri Fraksi Gerindra,PKB, NasDem,PDI Perjuangan dan PKS juga mendoakan agar jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang berlangsung aman dan damai.

DPRD Jawa Timur menolak wacana penutupan Balai Materia Medica, salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur yang bertugas mengembangkan obat herbal dan tradisional di Jatim.

Sebanyak 60 persen bahan baku pakan ikan di Jawa Timur masih tergantung ekspor. Untuk mengurangi hal itu, DPRD Jatim meminta agar meningkatkan bahan pakan ikan budidaya agar petani tidak merugi.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo mengkritisi mekanisme penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Jatim oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia berharap agar proses penunjukkan Pj itu bisa mengakomodir suara arus bawah, yang merupakan cerminan proses demokrasi.